Cicip Tak Rela Kementerian Kelautan dan Perikanan Dihapus Jokowi

Jakarta - Menurut kabar, pemerintahan baru pimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) akan mengganti nama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi Kementerian Maritim. Apa tanggapan Menteri KKP Sharif Cicip Sutardjo?

Cicip menyatakan dia tidak setuju bila pemerintahan baru menghapus KKP. Alasannya, kinerja kementerian ini sudah baik selama ini.

"Dari tata kelola kementerian ini termasuk berhasil. Contohnya kami dapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk laporan keuangan selama 4 tahun berturut-turut. Lalu bicara akuntabilitas, kita satu-satunya kementerian sektoral yang dapat niai A," ujar Cicip di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Pencapaian tersebut, menurut Cicip, menjadi bukti manajemen reformasi birokrasi di KKP berjalan dengan baik.

"Kalau kami ini diminta supaya dilebur dan lain sebagainya, alasannya apa? Kami sudah punya organisasi yang baik, manajemen yang baik kok mau dilebur. Tidak ada alasan kalau kementerian ini dilebur ke tempat lain," ungkapnya.

Soal prestasi, Cicip mengatakan, sektor perikanan tumbuh semakin cepat dalam 2 tahun terakhir. Di 2012 pertumbuhannya 6,5%, tahun lalu 6,9%, dan tahun ini ditargetkan 7,1%.

"Kalau dibandingkan dengan pertanian, pertanian itu pertumbuhannya hanya 3,5%. Itu bukti kami (KKP) jauh lebih unggul," ungkap Cicip.

"Itu hanya cerita pertumbuhan. Ada lagi dari sisi ekspor. Ekspor perikanan kita itu 1 banding 10. Jadi kita ekspor Rp 45 triliun, impor kita kurang dari Rp 5 triliun," lanjutnya.

Kementerian ini, ujar Cicip juga berkontribusi kepada ketahanan pangan. Karena konsumsi ikan di Indonesia adalah 38 kg per kapita per tahun, sementara daging hanya 2,5 kg per kapita per tahun.

"Itu semua bukti-bukti bahwa kita sudah mencapai keberhasilan yang nyata di sektor perikanan," tutup Cicip.

(dnl/hen)