Pengusaha Ingin Pemerintah dan DPR Akur

Jakarta -

Pasca pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasar keuangan mengalami gejolak. Pelaku pasar berasumsi bahwa wakil rakyat yang dipimpin kubu lawan kemungkinan akan menjegal berbagai kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Raja Sapta Oktohari berpendapat, agar kepercayaan pasar bisa kembali maka pemerintah dan anggota dewan harus 'akur'.

"Pemerintah dan DPR meskipun berasal dari kubu yang berbeda tetapi mereka harus menemukan titik temu. Mereka harus akur," kata Okto saat dihubungi detikFinance, Sabtu (4/10/2014).

Ia mengatakan, kedua kubu harus bisa meredam egonya agar masyarakat tidak menjadi korban.

"Kalau terus-terusan berseteru kan nanti kebijakan nggak ada yang jalan. Kalau kebijakan nggak jalan, pembangunan dan perekonomian akan terganggu. Ujung-ujungnya masyarakat yang jadi korban," kata dia.

Meskipun demikian, kondisi ini menjadi pengalaman berharga yang dimiliki bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki negara lain.

"Ini semua proses, bagian dari proses yang mau tidak mau harus dijalani. Hal ini baru pertama kali terjadi di Indonesia, jadi bisa buat pengalaman yang berharga. Tapi jangan lama-lama seperti ini, kedua kubu haru rela meredam agar menemukan titik temu," pungkasnya.

Banyak Investor Memilih Aksi Tunggu Sebelum berinvestasi

Memanasnya suhu politik di tanah air membuat kalangan usaha dan investor khawatir. Sebagian dari mereka bahkan ada yang sampai menunda investasinya. Okto memandang hal itu wajar saja hal tersebut dilakukan oleh pelaku usaha.

"Wajar saja kalau mereka begitu. Mereka khawatir juga kalau mereka ambil keputusan sekarang, ternyata nanti kebijakannya berubah," ujar Okto.

Ini berpendapat, kondisi ini bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di negara lain yang mengalami ketegangan politik yang merembet pada ketegangan keamanan.

"Seperti yang kemarin terjadi di kantor Gubernur, itu (demonstrasi penolakan Basuki T Purnama sebagai Gubernur DKI) itu kan bagian dari kebebasan berdemokrasi, setiap orang bebas berpendapat. Tapi tolong jangan lah sampai merusak dan anarkis," sebut dia.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat agar tidak merespon secara berlebihan ketegangan politik yang terjadi di parlemen. Ia berpendapat, setiap orang berhak menyuarakan pendapatnya namun tidak dengan cara-cara anarkis dan merusak.

"Investor itu kan sangat sensitif dengan isu-isu kemanan. Jadi kalau ada kondisi yang dianggap tidak aman pasti mereka akan menarik diri dahulu sampai kondisi aman. Kalau itu terjadi, masyarakat yang rugi karena infrastrukturnya tidak tebangun-bangun. Pembangunan berjalan lambat," pungkasnya.

(ang/ang)