Hasil Paris Club Takkan Optimal

Jakarta - Pengajuan moratorium dalam Paris Club hasilnya tidak akan optimal karena tim yang dipimpin oleh Menlu Hassan Wirajuda tidak dibekali dengan data kerusakan gempa dan tsunami di Aceh dan Sumut."Seandainya kita mempunyai data itu mungkin kita bisa mengajukan penghapusan utang sampai 100 persen dari proyek-proyek utang yang dibiayai negara kreditur karena banyak sekali proyek bantuan luar negeri yang rusak," kata Dradjad. Hal itu disampaikan anggota Komisi XI Dradjad H Wibowo dalam jumpa pers di Hotel Kartika Candra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (12/1/2005)Menurut Dradjad, bila perlu dalam data itu juga dilakukan penilaian oleh auditor asing karena negara kreditur lebih percaya terhadap auditor asing dalam menganalisis proyek bantuan luar negeri yang rusak. Selain itu, lanjut Dradjad, hal lain yang menyebabkan moratorium tidak maksimal adalah yang ditugaskan presiden untuk bernegosiasi dalam forum Paris Club adalah Menlu dan bukannya Menkeu. Padahal berdasarkan UU keuangan negara tahun 2003 pasal 8 disebutkan, yang ditugaskan melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan adalah Menkeu. "Kewenangan berada di tangan presiden, tetapi yang ditugaskan adalah menteri keuangan. Jadi tanpa mengurangi hormat kepada Menlu yang cukup berhasil dalam diplomasi luar negeri, tapi dia ada keterbatasan dalam negosiasi keuangan," katanya. Oleh karena itu, lanjut dia, kesalahan yang sama jangan terulang lagi menjelang sidang CGI pada tanggal 19-20 Januari mendatang. Sementara ekonom Sri Edi Swasono meminta pemerintah untuk lebih berani dalam meminta penghapusan utang dalam forum Paris Club. "Tidak hanya reschedulling, tapi juga potongan utang," tegasnya. (qom/)