Pakai Sistem Ini, Jokowi Bisa Cek Data Kemiskinan Lewat Ponsel

Jakarta - Pemerintah meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Simpadu PK). Ini merupakan program penyatuan akses data secara online dan komprehensif terkait dengan kemiskinan di dalam negeri.

Dengan sistem ini, pemerintahan baru pimpinan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dapat melihat jumlah orang miskin beserta sebarannya secara cepat. Bisa melalui komputer, tablet, hingga telepon seluler (ponsel) berbasis Android.

"Simpadu adalah data dasar dari desa hingga ke kota atau kabupaten, provinsi, hingga ke pemerintah pusat," ungkap Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita D Tuwo di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat (17/10/2014).

Di samping itu, Simpadu juga meliputi paparan kebijakan pemerintah terkait pengurangan kemiskinan. Misalnya, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) punya program beras untuk masyarakat miskin (raskin) atau Bantuan Siswa Miskin (BSM), bisa dilihat efektivitasnya.

"Jadi nantinya data ini dapat menjadi pendukung dari setiap perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Program Simpadu, lanjut Lukita, telah disusun sejak 2009 lalu. Awalnya Simpadu hanya berisikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Kemudian dikembangkan secara luas, hingga mencakup empat klaster program penanggulangan kemiskinan.

Lukita mengharapkan data yang tersedia terus diperbaharui. Karena tidak mungkin saat ingin melakukan pengambilan kebijakan, data kemiskinan masih tercantum beberapa tahun yang lalu.

"Jangan sampai data itu jauh ke belakang. Percuma punya data akses tapi nggak update," sebut Lukita.

Untuk sekarang, baru ada tiga provinsi yang terlibat dalam Simpadu yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat. "Saya harapkan ini kemudian bisa meluas untuk kabupaten/kota. Begitu juga dengan provinsi lain di Indonesia," terangnya.

(mkl/hds)