RI Butuh Banyak Infrastruktur, Tapi APBN Terkuras untuk Subsidi

Jakarta - Salah satu tantangan besar yang dihadapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di masa kepemimpinannya adalah pembangunan infrastruktur. Presiden ke-7 Indonesia ini harus menghadapi kenyataan bahwa dana infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak terlalu besar.

Besarnya anggaran subsidi, terutama bahan bakar minyak (BBM), menyebabkan ruang gerak fiskal tidak leluasa. Sulit bagi pemerintah untuk mengalokasikan dana ke berbagai sektor, karena begitu banyak yang terkuras untuk subsidi. Salah satu korbannya adalah infrastruktur.

Menurut data Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat ke-85 dari 155 negara dalam hal infrastruktur. Bahkan tidak lebih baik dibandingkan Vietnam yang berada di rangking 72. Apalagi dengan Singapura yang menduduki posisi runner up.

Salah satu penyebabnya adalah belum memadainya anggaran untuk infrastruktur. Dari data Kementerian Keuangan yang dikutip detikFinance, Senin (20/10/2014), anggaran infrastruktur tahun ini adalah Rp 206,3 triliun. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan anggaran subsidi BBM yang Rp 246,5 triliun.

Dalam 5 tahun terakhir, anggaran infrastruktur memang mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Pada 2009, realisasi belanja infrastruktur adalah Rp 76,3 triliun, kemudian naik menjadi Rp 86 triliun pada 2010. Pada 2011 naik menjadi Rp 114,2 triliun, 2012 sebesar Rp 145,5 triliun, dan 2013 menjadi Rp 184,3 triliun.

"Infrastruktur kita masih kurang sekali. Jalan, pelabuhan, jembatan, bandara. Bila itu tidak terpenuhi maka sulit untuk mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi," kata Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Destry Damayanti, pekan lalu.

Infrastruktur, lanjut Destry, menjadi sangat krusial bagi pertumbuhan karena banyak komponen yang terpengaruh. Jika infrastruktur sudah memadai, pemerintah tidak perlu risau bila ingin memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Menko Perekonomian Chairul Tanjung pernah berpesan untuk presiden dan pemerintah baru nanti, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jangan pernah digunakan membangun infrastruktur yang hanya digunakan orang kaya, seperti jalan tol.

Dana untuk pembangunan infrastruktur yang bernilai ekonomis harusnya dikerjakan oleh investor swasta atau BUMN.

"Infrastruktur yang bisa dilakukan oleh dunia usaha seperti BUMN, swasta nasional, dan asing sebaiknya APBN jangan pernah masuk. Kenapa? Karena orang kaya sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Tidak perlu lagi infrastruktur seperti jalan tol APBN masuk," tegas CT, sapaan Chairul Tanjung.

Dana APBN, tambah CT, sebaiknya fokus untuk pembangunan infrastruktur dasar yang tidak ekonomis. Misalnya waduk, irigasi pertanian, serta jalan-jalan desa.

(mkl/hds)