Per 31 Desember 2004, Utang Luar Negeri RI Capai US$ 78,2 M

Jakarta - Bappenas mengumumkan, posisi utang luar negeri Indonesia hingga 31 Desember 2004 secara total mencapai US$ 78,248.16 miliar.Rincian dari total utang itu adalah kepada lembaga multilateral di luar IMF US$ 18.576,84 juta, bilateral, US$ 33.465,97 juta kredit ekspor US$ 14.418,06 juta, komersial (uninsured) US$ 463,48 juta, leasing sebesar US$ 223,81 juta, bond sebesar US$ 1.400 juta dan kepada IMF US$ 9.700 juta.Hal tersebut diungkapkan Syahrial Loetan, mewakili Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas dalam seminar strategi pendanaan luar negeri di Gedung Bappenas, Jalan Taman Suropati, Jakarta, Kamis (13/1/2005).Syahrial memaparkan, berdasarkan hasil analisis studi di dunia internasional dan best practice di berbagai negara serta mempertimbangkan kondisi Indonesia, batas aman rasio utang luar negeri Indonesia adalah debt to ekspor ratio (DTX) 100 persen, debt to GDP ratio (DTO) 40 persen, debt services ratio 25 persen.Untuk mencapai rasio-rasio ini, Bappenas menyusun 2 skenario jangka waktu 10 dan 15 tahun. Khusus pencapaian rasio DTX, untuk skenario 10 tahun konsekuensi fiskal stok utang harus turun sebesar 1,69 persen per tahun sampai tahun 2015. Jika pertumbuhan ekspor lebih besar dari 1 persen dari baseline, maka pencapaian bisa lebih cepat 2 tahun. Dan jika pertumbuhan ekspor kurang dari 1 persen lebih lambat 3 tahun. Untuk skenario 15 tahun konsekuensi fiskal stok utang dimungkinkan untuk naik sebesar 0,09 persen per tahun. Jika pertumbuhan ekspor lebih besar 1 persen dari baseline, maka pencapaian leih cepat 3 tahun. Namun jika pertumbuhan ekspor kurang dari 1 persen, lebih lambat 3 tahun. Sedangkan untuk pencapaian rasio DTO, untuk skenario pencapaian selama 10 tahun adalah pertumbuhan ekonomi lebih tinggi 1 persen dari baseline, target DTO 40 persen tercapao pada 2007 dan jika kurang dari 1 persen, DTO 40 persen akan tercapai pada 2011. Untuk skenario 15 tahun, pertumbuhan ekonomi lebih tinggi 1 persen dari baseline, target DTO 40 persen tercapai pada 2011 dan jika kurang dari 1 persen, maka DTO 40 persen tercapai pada 2014.Selain itu Bappenas juge memberikan rekomendasi dari kajian strategi pendanaan luar negari yang dilakukan bappenas selama tahun 2004 yakni pertama mempercepat pencapaian batas aman 10 atau 15 tahun.Kedua, menetapkan prioritas penggunaan utang luar negeri diantranya untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta menignaktkan kualiats SM dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk prirotas bidang diantaranya pembangunan infrastruktur, ekonomi dan pembangunan SDM.Ketiga, membentuk lembaga pengelola utang atau debt management office dalam jangka pendek berupa pembantukan komite pengelolaan utang luar negeri pemarintah yang didalamnya terdiri dari Depkeu, BI dan Bappenas. Keempat, membentuk peraturan perundangan sebagai landasan kebijakan pengelolaan utang luar negeri pemerintah yang disebut UU pinjaman dan hibah luar negeri. (qom/)