Bila Ada Bos Perusahaan Jadi Menteri Jokowi, Harus Lepas Jabatan

Jakarta - Indonesia sudah resmi memiliki pemimpin baru yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Tugas pertama duet ini adalah membentuk kabinet yang kuat dan efektif untuk mendukung laju pemerintahan untuk 5 tahun ke depan.

Sejumlah nama dikabarkan akan mengisi posisi menteri di kabinet Jokowi-JK. Nama-nama yang terkait dengan ekonomi antara lain adalah Darmin Nasution (eks Gubernur Bank Indonesia), Sri Mulyani Indrawati (Direktur Pelaksana Bank Dunia/mantan Menteri Keuangan), RJ Lino (Direktur Utama PT Pelindo II), Ignasius Jonan (Dirut PT KAI), Rusdi Kirana (pendiri Lion Group), Jhonny Darmawan (eks Presiden Direktur Toyota Astra Motor), dan Sudhamek AWS (CEO Garuda Food).

Juniman, PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BNII), menilai nama-nama tersebut cukup layak mengisi posisi menteri karena memiliki pengalaman yang mumpuni di bidang masing-masing.

Namun ada kekhawatiran terutama untuk nama-nama yang merupakan bos suatu perusahaan. Dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan.

"Kalau ada pemimpin perusahaan yang menjadi menteri, orang akan bertanya-tanya dan bisa menimbulkan anggapan conflict of interest. Jangan sampai ada kepentingan perusahaan yang masuk jadi program pemerintah," katanya kepada detikFinance, Selasa (21/10/2014).

Agar lebih meyakinkan publik, Juniman berharap agar sejumlah nama melepas status pemimpin perusahaan. Seperti halnya Jokowi yang ingin agar menteri dari partai politik melepas jabatannya di partai.

"Pak Jokowi harus memastikan setiap menterinya melepas semua jabatan, termasuk di perusahaan. CEO, presdir, harus dilepas semua," tegasnya.

Dengan begitu, tambah Juniman, diharapkan tidak ada penilaian buruk dari publik. "Ini juga untuk menjaga good governance," ujarnya.

(hds/ang)