Respons Moratorium Utang, RI Bisa Tempuh 4 Opsi

Jakarta - Pemerintah Indonesia bisa menempuh 4 opsi untuk merespons inisiatif moratorium utang. Opsi itu diperlukan untuk mendapatkan moratorioum seoptimal mungkin. Demikian disampaikan Direktur Direktorat Luar negeri Bank Indonesia, Kusumaningtuti di Gedung Bappenas, Jalan Untung Suropati, Jakarta, Kamis (13/1/2005).Menurut Kusumaningtuti, opsi pertama adalah opsi tanpa Paris Club dimana pemerintah bisa mengajukan pembatalan atau reduksi atas kewajiban membayar untuk proyek-proyek baik yang dibiayai kreditor bilateral atau lembaga multilateral. "Jumlah utang luar negeri di Aceh yang bisa diajukan untuk dicancel kurang lebih US$ 218,5 juta dimana 85,2 persen proyek di Aceh dibiayai JBIC (Japan Bank Invesment Coorporation)," katanya.Opsi kedua adalah opsi debt swap dimana pemerintah harus melakukan negosiasi dan kreditur untuk mendapatkan porsi debt swap lebih besar. Sejauh ini atas kesepakatan Paris Club II dan III utang luar negeri yang terbuka untuk dilakukan debt swap mencapai US$ 818 juta.Opsi ketiga melalui Paris Club dimana proposal moratorium harus berpijak pada kerangka Paris Club namun tidak harus berada di bawah program IMF karena kondisi makro ekonomi Indonesia stabil. "Dari opsi ini potensi moratorium utang luar negeri Indonesia bisa mencapai US$ 4,7 miliar," katanya.Sedangkan opsi keempat adalah opsi negosiasi bilateral khususnya dengan Jepang karena Jepang kreditur terbesar. Berdasarkan data per November 2004 utang pemerintah Indonesia kepada Jepang mencapai US$ 28,4 miliar atau 35, 5 persen dari total utang luar negeri Indonesia.Dalam kesempatan itu Kusumaningtuti juga memberikan alternatif pembiayaan dalam APBN melalui penerbitan obligasi internasional, mengingat jenis obligasi ini bebas digunakan untuk berbagai keperluan dan tidak semata-mata untuk menambah cadangan devisa."Pada tahun 2005 ini, potensi penerbitan obligasi internasional juga cukup bagus, karena beberapa lembaga rating sudah menaikan rating utang Indonesia. (mar/)