Kepala Litbang Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Elly Sinaga mengatakan, penyerapan ERP di Jakarta memang sudah harus dilakukan. Alasannya, kecepatan rata-rata kendaraan di kota Jakarta sudah sangat lambat, berkisar di 10-20 km/jam.
"Di Jakarta harus segera dilakukan," kata Elly pada diskusi mengenai ERP di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (21/10/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Elly, rencananya di Jakarta, tarif yang akan diberlakukan untuk ERP adalah sebesar Rp 30.000 sekali lewat untuk ruas yang terpasang alat ERP. Ia mengharapkan tarif tersebut bersifat progresif.
"Kalau tambah macet, tambah mahal. Harus seperti itu," tuturnya.
Dampaknya, pemasukan dari ERP diyakini bisa digunakan untuk pembenahan sarana transportasi massal di kota tersebut ataupun diberikan ke daerah sekitarnya.
"Misalnya, Rp 30.000, kalau misalnya ada 1 juta kendaraan setiap hari itu jadi Rp 30 miliar. Dikurangi biaya operasional ERP sebesar 20%, sisanya Rp 24 miliar itu per hari cukup besar," katanya.
"Dana dari ERP itu seharusnya nggak masuk ke kas daerah. Tapi ke BLU (Badan layanan umum). Dipakai untuk peningkatan layanan umum dan lalu lintas," imbuhnya.
Berdasarkan pengalaman dari Singapura dan London atau di kota-kota besar di dunia lainnya yang telah menerapkan ERP, pendapatan yang didapat cukup besar.
Elly mengatakan, di Singapura, penghasilan ERP per tahun mencapai US$ 40 miliar, sedangkan di London, dengan biaya 12 Euro, pendapatannya mencapai 207 miliar Euro.
"Biaya operasionalnya Singapura 12%, yang mahal di London itu 67%," tuturnya.
Kapuslitbang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian Yugi Hartiman juga menyebut, dengan pendapatan sebesar itu, kota-kota besar di dunia tersebut bisa mengembangkan transportasi massal secara masif, seperti Singapura.
"Singapura sampai bisa buat kereta bawah tanah," tutupnya.
(zul/hen)











































