Pimpin BPK, Harry Azhar Pastikan Anggotanya Tak Aktif di Parpol

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi sorotan ketika para pimpinannya merupakan politisi atau berasal dari partai politik (Parpol). Termasuk Harry Azhar Azis yang baru saja terpilih sebagai Ketua BPK, merupakan mantan politisi Golkar.

Harry memastikan sejauh ini para pimpinan BPK bukan lagi anggota partai politik. Termasuk dirinya yang sudah diberhentikan secara hormat oleh Ketua Partai Golongan Karya (Golkar).

"Sesuai UU BPK kan tidak boleh aktif di partai. Saya sudah mendapat surat pemberhentian secar hormat. Anggota lainnya juga sudah," ujar Harry di kantornya, Jakarta, Selasa (21/10/2014)

Masyarakat bisa mengawasi dengan jelas aktivitas para pimpinan BPK. Terutama ketika di tengah jalan diketahui ada beberapa anggota yang membawa kepentingan salah satu partai politik ke dalam BPK.

"Apakah orang seperti saya atau anggota lain akan membawa agenda politik? Lihat saja," jelasnya.

Sehingga dapat dikatakan proses independensi BPK akan teruji oleh waktu. Bukan lagi soal analisa seseorang yang sebelumnya aktif sebagai politisi.

"Memang kita akan diuji oleh waktu," kata Harry.

Harry berencana untuk memasukkan indikator kemakmuran dalam proses audit kinerja. Dengan tujuan opini BPK yang dikeluarkan dapat sesuai dengan target kesejahteraan.

"Jadi setiap pendapat baik itu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau lainnya itu dilihat daerahnya sejahtera atau nggak," jelas Harry.

Beberapa komponen di dalamnya adalah kemiskinan, pengangguran dan gini rasio. Ini masih terus dikaji oleh para anggota BPK, diharapkan dapat terealisasi mulai 2015.

"Sampai sekarang belum ada modelnya nanti kita lihat seperti apa," tukasnya.

(mkl/hen)