Survei Nilai KHL Dilakukan Bersamaan Tapi Hasilnya Beda, Ini Alasannya

Jakarta -

Nilai komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) antara serikat pekerja (buruh) dan pengusaha cukup jauh perbedaannya. Padahal kedua belah pihak bersama pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta melakukan survei nilai KHL bersamaan di 10 pasar tradisional DKI Jakarta.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Asrial Chaniago berpendapat ada beberapa alasan mengapa nilai KHL antara buruh dan pengusaha jomplang.

"Survei barang sama dan bareng-bareng, pasarnya sama tetapi mereka (dewan pengupahan dari pekerja) ini didesak oleh teman-teman buruh di luar," ungkap Asrial kepada detikFinance, Rabu (22/10/2014).

Asrial mengakui terkadang kaget melihat hasil survei dengan nilai cukup tinggi yang dilakukan buruh. Hal itu pernah terjadi pada penetapan UMP DKI Jakarta tahun lalu dimana hasil survei buruh menemukan angka KHL Rp 2,7 juta sedangkan pemerintah dan pengusaha hanya Rp 2,29 juta.

"Kita hitung secara bersama-sama, kita jalan sama-sama. Tanya ini berapa harganya sekian kemudian kita rekap dan kita kumpulkan datanya. Tetapi saat dialog dewan pengupahan penentuan KHL kok angkanya (buruh) seperti itu, mereka kok bisa naik cukup signifikan," paparnya.

Untuk itu ia meminta ke depan khususnya pada penetapan UMP DKI Jakarta tahun ini tidak ada intervensi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan tidak melakukan survei. Hasil survei yang masuk dinilai obyektif karena dilakukan tidak saja antara pengusaha dan pekerja tetapi pemerintah.

"Seharusnya anggota serikat di ruang sidang itu tidak lagi mempertanyakan hasil survei. Tetapi lagi-lagi mereka (buruh) ini mendesak. BPS juga sudah mendata. Itu kelemahannya perwakilan pekerja yang ada di kelompok pekerja, mereka tidak bisa tegas atas intervensi," katanya.

Untuk sementara dari hasil suvei yang dilakukan pihak buruh misalnya menemukan nilai KHL DKI Jakarta tahun 2014 naik cukup signifikan menjadi Rp 3.002.000. Nilai itu naik cukup tinggi dibandingkan nilai KHL tahun lalu yang telah diregresikan adalah Rp. 2.299.860.

Beberapa nilai KHL yang mengalami penyesuaian baik dari sisi harga maupun kuantitas seperti susu bubuk dari harga Rp 70.000/kg menjadi Rp 90.000/900 gram, deterjen dari Rp 15.000/1,5 kg menjadi Rp 25.000/900 gram. Belum lagi kebutuhan air minum yang dikonversi dari air PAM menjadi air galon dengan kebutuhan per bulan 3-4 galon air minum dengan harga Rp 50.000-60.000/galon.

Di lain pihak Apindo mengungkapkan dasar KHL DKI Jakarta tahun ini hanya naik sebesar 3,36% dari nilai KHL tahun lalu atau berada pada posisi Rp 2.377.135. Dari data terakhir (September-Oktober) survey menggambarkan ada beberapa item yang hanya mengalami kenaikan. Bahkan mayoritas item KHL mengalami presentase penurunan.

Misalnya item KHL yang mengalami kenaikan itu adalah makanan menjadi 0,23%, perumahan naik menjadi 0,25%, sandang naik menjadi 1,52%, pendidikan naik menjadi 1,03%. Salah satu item yang mengalami degredasi yaitu kesehatan minus 0,06%.

(wij/ang)