Jokowi Disarankan Hapus 15 Instansi Ini

Jakarta - Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ada 15 instansi yang perlu dihapuskan. Tugas dan wewenang instansi-instansi tersebut dinilai tumpang tindih.

Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menyatakan, rekomendasi itu disampaikan setelah ada evaluasi atas kinerja lembaga-lembaga tersebut.

"Kita lihat kinerjanya, keberadaannya tumpang tindih atau nggak. Kita evaluasi kita butuh nggak lembaga ini," tutur dia saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu (22/10/2014).

Ia menambahkan, dari hasil evaluasi tersebut diketahui bahwa sebagian lembaga negara yang hampir tidak berfungsi. "Ada juga instansi yang fungsinya sebenarnya sudah dilakukan lembaga yang lain," katanya.

Adapun instansi-instansi tersebut adalah:

• Komisi Hukum Nasional
• Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
• Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
• Dewan Gula Indonesia
• Dewan Buku Nasional
• Dewan Penerbangan Antariksa Nasional
• Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
• Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
• Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukuman Nasional
• Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
• Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
• Dewan Kelautan Indonesia
• Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
• Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
• Badan Benih Nasional

(dna/hds)