Jokowi Mau Pertumbuhan Ekonomi 7%, Eks Gubernur BI: Sulit Tercapai

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 7% per tahun. Namun hal tersebut dinilai sangat sulit tercapai.

"Saya berpikir tahun ini dan tahun depan, tanda-tanda pertumbuhan ekonomi yang tinggi sulit tercapat. Pasalnya ada faktor yang sifatnya eksternal dan internal yang harus diperbaiki lebih dulu supaya semua elemen masyarakat bisa ikut berparitisipasi dalam pembangunan ekonomi," jelas mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah ditemui di Wisma Intra Asia, Jakarta, Rabu (22/10/2014).

Burhanuddin mengungkapkan, yang harus diperbaiki saat ini adalah ketimpangan antara kaya dan miskin yang makin terlalu lebar. Ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas.

"Ada argumen di zaman kepemimpinan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) selama 10 tahun, PDB (Produk Domestik Bruto) kita naik empat kali lipat dari Rp 2.500 triliun menjadi Rp 10.000 triliun. Namun di sisi lain ketimpangan pendapatan menjadi sangat kritis," tegasnya.

Alat ukur ketimpangan yang umum digunakan adalah gini ratio yang membentang dari 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan kondisi yang sangat merata, sementara 1 sangat timpang.

Menurut Burhanuddin, saat ini gini ratio Indonesia berada di angka 0,43. Dia menilai kondisi ini sudah harus diwaspadai.

"Gini ratio kita sudah 0,43%, itu kan sangat berbahaya. Kalau sampai 0,5%, itu yang membuat terjadinya Arab Spring dan ini sangat kritis," katanya.

Untuk itu, ia menyarankan kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk lebih memilih menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dengan memeratakan pertumbuhan ekonomi daripada sekadar mengejar tingginya pertumbuhan ekonomi.

"Saya lebih memilih stabilitas ekonomi yang pertumbuhannya dinikmati merata rakyat Indonesia," ucap Burhanuddin.

(rrd/hds)