Menteri Susi Bongkar Kelemahan Pengawasan Laut Indonesia

Jakarta - Dalam sebuah pertemuan dengan awak media dan beberapa pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pagi ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pengawasan laut Indonesia minim.

Itu terlihat dari besarnya kerugian negara, dan masih banyaknya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal.

"Sekarang ini pengawasan laut kita minim," tegas Susi di Gedung Mina Bahari I, kantor pusat KKP, Jakarta, Jumat (1/11/2014).

Yang pertama, Susi menyoroti patroli kapal yang dilakukan KKP cukup sedikit. Menurut catatannya, waktu berlayar 27 kapal KKP yang ada saat ini hanya 60 hari dalam setahun. Itu artinya ada 305 hari yang tidak terjaga alias tidak dilakukan pengawasan.

Masalah kedua, adalah kelemahan alat kontrol kapal yang dimiliki Indonesia yang bernama Vessel Monitoring System (VMS). Meski alat ini dianggap canggih oleh beberapa pihak, bagi Susi alat ini masih memiliki banyak kelemahan seperti transmiter yang bisa dimatikan kapanpun oleh pengguna kapal.

"Sistem VMS ini banyak kelemahannya," katanya.

Melihat hal ini, Susi ingin seluruh sektor perikanan dan kelautan segera dibenahi. Di sektor teknologi pengawasan ia menganjurkan agar teknologi VMS diganti dengan i-radium (teknologi berbasis pemancar satelit langsung). Kemudian dari sektor pengawasan laut, ia akan bekerja sama dengan TNI AL, TNI AD, dan Kepolisian.

"Kita mesti duduk sama-sama untuk penataan ini. Output ini harus seimbang. Lalu yang penting adalah cost recovery (bagi pengguna kapal penangkapan ikan) harus dihitung untuk mendapatkan license (izin tangkap)," jelasnya.

(wij/dnl)