Infrastructure Summit, Pemerintah Percepat Perbaikan Aturan

Jakarta - Menyongsong diselenggarakannnya infrastructure summit Senin (17/1/2005) pemerintah akan mempercepat perbaikan peraturan hukum di bidang infrastrukur. Peraturan yang diperbaiki, yang dinilai menjadi penghambat atau mempersulit kegiatan pembangunan infrastruktur. Peraturan itu nantinya akan dipilah menjadi 11 peraturan pemerintah dan tiga peraturan presiden."Saat ini tinggal dilakukan revisi terhadap 3 PP dijanjikan semuanya akan selesai besok. Dan tanggal 17 sudah siap," kata Menko Perekonomian Aburizal Bakrie kepada wartawan usai memaparkan infrastructure summit kepada Presiden SBY di Kantor Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, JumatSalah satu peraturan yang kini tengah diperbaiki oleh pemerintah, adalah dalam hal pembebasan tanah milik warga yang akan dijadikan lahan proyek. Menurutnya, faktor inilah yang selama ini paling sering menjadi sebab macetnya proyek infrastruktur. "Salah satu contohnya pembebasan lahan untuk tol Bintaro yang masih belum tuntas," kata Ical, sebutan Aburizal Bakrie.Dia mengatakan, pada infrastructure summit nanti presiden akan menawarkan 91 proyek yang tersebar di berbagai daerah. Antara lain, meliputi telekomunikasi, air minum, listrik, gas, jalan tol, pelabuhan dan bandara. Total jumlah modal yang dibutuhkan dari pihak swasta untuk penyelesaian proyek itu, menacapai US$ 22,2 miliar. Dari nilai tersebut, US$ 1,5 miliar diantaranya adalah proyek rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh."Satu bulan setelah infrastructure summit pemerintah akan langsung melakukan tender terbuka untuk masing-masing investor. Sebenarnya proyek yang akan kami tawarkan ini sudah siap tender," kata Ical.Untuk acara infrastructure summit ini akan diikuti oleh 678 investor adan perusahaan dari berbagai negara, yakni AS, Perancis, Jepang, Inggris, Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Hong Kong, Spanyol, Kanada, Jerman, Cina, Filipina, Brunei, India, Vietnam, Belanda dan Australia.Selain ditawarkan 91 proyek pemerintah juga akan menawarkan proyek-proyek di daerah terpencil yang nilai mencapai US$ 10 miliar. Meskipun proyek ini kurang menarik dari sisi bisnis tapi tetap punya nilai ekonomis. Pemerintah yakin akan banyak investor swasta yang akan tertarik. Untuk keperluan ini seluruh gubernur akan memaparkan proyek yang akan digelar di propinsi masing-masing."Pada bulan November yang akan datang, pemerintah akan menggelar infrastructure summit kedua yang akan menawarkan 52 proyek dengan nilai mencapai US$ 57,5 miliar," katanya. (mar/)