DPR Masih 'Berkelahi', Bagaimana Nasib Program Jokowi-JK?

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bergerak cukup cepat. Para menteri di Kabinet Kerja juga seakan 'tancap gas'.

Namun sepertinya berbanding terbalik dengan kondisi di Senayan. Para wakil rakyat di DPR masih gaduh untuk saling berebut posisi.

Dani Setiawan, Ketua Koalisi Anti Utang, menilai kondisi ini sangat merugikan. Padahal awal tahun depan kemungkinan pemerintah dan DPR akan segera membahas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.

"DPR dengan kondisi seperti ini sangat merugikan. Seharusnya mereka pikirkan soal APBN yang dibutuhkan oleh rakyat," tegas Dani dalam diskusi bertema 'Mampukah Kabinet Jokowi Susun APBN Trisakti?' di Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (2/11/2014).

Untuk mempersiapkan APBN-Perubahan, lanjut Dani, dibutuhkan pembahasan yang panjang. Apalagi dengan banyak hal yang berubah, misalnya struktur Kementerian/Lembaga.

"Makanya untuk APBN itu parlemen harus move on," ujarnya.

Yenny Sucipto, Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), menyebutkan Jokowi-JK sudah memiliki 9 program prioritas yang disebut Nawa Cita. Kebijakan tersebut harus ada dalam APBN-P 2015.

"Harusnya program itu masuk ke APBN. Bagaimana caranya, tentu harus didukung oleh parlemen," kata Yenny.

Oleh karena itu, DPR harus segera menyelesaikan permasalahan internal mereka agar siap membahas APBN-P 2015 awal tahun depan. "Untuk menyelesaikan itu, pemerintah butuh parlemen. Kalau tidak, program Jokowi tidak akan berjalan," kata Yenny.

(mkl/hds)