Kesal Negara Sering Dirugikan di Sektor Kelautan, Ini Pernyataan Keras Menteri Susi

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menyesalkan rendahnya pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor hasil tangkap ikan. Susi dengan tegas menyatakan negara tidak layak hanya mendapatkan PNBP sebesar Rp 90 juta per tahun (Rp 60 juta PNBP plus Rp 30 juta izin tangkap) dari setiap izin kapal di atas 30 GT yang dikeluarkan.

"We do not get anything. Yang terdaftar bayar tapi ya jumlahnya konyol cuma Rp 90 juta," ungkap Susi dengan nada marah dan emosional di Gedung Mina Bahari, kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Ungkapan kemarahan Susi ini didengar langsung oleh Kabareskrim Suhardi Alius dan Sekjen KKP Syarief Widjaja.

Susi mengklaim jumlah tangkapan satu kapal ukuran di atas 30 GT per tahun cukup besar. Sayangnya PNBP yang dibayarkan kepada negara plus izin tangkap hanya Rp 90 juta.

"Bayangkan kalau kita ngomong ikan tongkol yang paling murah US$ 1. Dalam semalam dia bisa tangkap 10 ton. Dalam setahun dia menangkap 200 hari, itu sudah US$ 2,4 juta. Dan mereka kontribusi baliknya cuma Rp 90 juta," papar Susi.

Susi menekankan akan kembali melakukan review ulang atas semua izin kapal yang telah diterbitkan pemerintah.

"Kita harus hentikan ini, tidak bisa ini dilanjutkan," kata Susi sambil geleng-geleng kepala.

(wij/ang)