Soal Jembatan Selat Sunda, Sofyan Djalil: Tak Sesuai dengan Kemaritiman

Jakarta - Jembatan Selat Sunda adalah salah satu mega proyek yang ramai dibicarakan di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini sepertinya tidak akan dilanjutkan.

Sofyan Djalil, Menko Perekonomian, menyatakan sampai saat ini nasib Jembatan Selat Sunda sendiri belum jelas. Terakhir, masih ada perdebatan soal sumber pembiayaan studi kelayakan (feasibility study) apakah dari APBN atau inisiator.

"Jembatan Selat Sunda itu memang dari dulu belum ada keputusan yang pasti. Menyangkut duit yang begitu banyak dan kemudian dan belum memutuskan go a head karena menyangkut beberapa pemerintah tentunya," kata Sofyan di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (3/11/2014).

Sampai akhir masa pemerintahan SBY, lanjut Sofyan, masih belum ada keputusan soal proyek ini. "Waktu itu belum ada keputusan di pemerintahan Pak SBY. Itu masih ide, masih wacana," katanya.

Di pemerintahan Jokowi, tambah Sofyan, proyek Jembatan Selat Sunda sepertinya tidak akan dilanjutkan. Salah satu penyebabnya, proyek ini tidak sesuai dengan visi pembangunan Jokowi yang mengedepankan sektor maritim (kelautan).

"Sekarang itu tidak sesuai dengan konsep kemaritiman, itu masalahnya," tegas Sofyan.

Sebelumnya, adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago yang pertama mengutarakan soal niat pemerintahan Jokowi tidak melanjutkan proyek Jembatan Selat Sunda.

Andrinof mengatakan, Presiden Joko Widodo khawatir proyek ini malah mematikan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Seharusnya transportasi laut yang lebih dikembangkan daripada darat.

‎"Beliau khawatir dampaknya pada 2 hal. Pertama mematikan identitas negara maritim karena di Selat Sunda itu adalah jalur penyebrangan terpadat di Nusantara. Kalau penyebrangannya dimatikan, itu akan mematikan (identitas)," papar Andrinof‎.

Alasan kedua, lanjut Andrinof, adalah jika proyek jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera ini jadi dibangun, itu malah berseberangan dengan program pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke.

‎"Kita harus menghentikan berpikir paradoks. Kita berpikir menghapus ketimpangan tapi malah menambah ketimpangan. ‎Katanya mau pemerataan, tapi kita bikin mega proyek yang membuat ekonomi semakin terkonsentrasi di bara‎t," tegasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, secara tidak langsung dibangunnya jembatan ini akan semakin memperburuk keadaan kurang pasok perumahan (backlog) yang mencapai 15 juta unit.

Andrinof menganalisis, sebuah mega proyek akan bisa mendongkrak harga lahan yang nantinya berimbas pada mahalnya harga rumah. Apalagi konsesi proyek tersebut dikuasai oleh perusahaan besar. Menurutnya akan semakin sulit masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa membeli rumah.

"Penguasaan lahan oleh perusahaan besar akan mendongkrak harga rumah menjadi semakin tidak terjangkau. Jadi ke depan kita harus betul-betul membangun itu untuk apa. Dalam sidang kabinet perdana kemarin, pesan pertama adalah tentang arah pembangunan yaitu jika ini membangun untuk manusia dan pembangunan," jelasnya.

(hds/hen)