Pemerintah Segera Bentuk Bakamla, Bagaimana Nasib PNS Bakorkamla?

Jakarta - Kementerian Koordinator Kemaritiman bersama Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dalam waktu dekat akan membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kehadiran Bakamla sesuai dengan Undang-undang Kelautan yang dikeluarkan 16 Oktober 2014, menggantikan Badan Koordinasi Keamanan di Laut (Bakorkamla).

Lalu bagaimana nasib Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bakorkamla?

"Di Pasal 70 dan 71, sudah mengatur di UU Kelautan bahwa Bakorkamla akan direvitalisasi dalam waktu 6 bulan. Jelas pegawai Bakorkamla akan menjadi bagian dari Bakamla," ungkap Kepala Pusat Kebijakan Keamanan Laut (Kamla) Laksamana Satria F Maseo saat ditemui di Gedung Mina Bahari I, kantor pusat Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Tercatat hingga saat ini Bakorkamla mempekerjakan 500 orang PNS. Jumlah itu akan bertambah 200 orang lagi, karena tahun ini Bakorkamla kembali merekrut pegawai baru melalui ujian seleksi CPNS.

Satria menegaskan pembentukan dan fungsi Bakamla jauh lebih tinggi dbandingkan Bakorkamla. Peran Bakamla secara umum sebagai patroli penjagaan laut, sedangkan Bakorkamla hanya bersifat koordinasi.

"Tugasnya pokok melaksanakan patroli di laut. Wewenangnya menjaga, mengawasi, menangkap, dan menyerahkan kepada instansi yang berwenang. Bakorkamla selama ini mengkoordinasi saja penegakan hukum 12 instansi yang berhubungan dengan laut tidak sampai ke eksekusi dan aksi," jelasnya.

Sama dengan Bakorkamla, Bakamla nantinya dibentuk sebagai lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab kepada presiden.

"Dia lembaga sendiri bertanggung jawab kepada presiden melalui Menkopolhukam. Tetapi berkoordinasi juga dengan Kemenko Kemaritiman," jelas Satria.

(wij/hds)