Kekesalan Jokowi Soal Perizinan Lambat

Jakarta - Menjadi presiden baru Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) berencana membenahi birokrasi dan perizinan. Jokowi kesal, karena selama ini birokrasi dan perizinan menjadi penghambat.

Dia mencontohkan soal relokasi warga di kawasan Gunung Sinabung, Sumatera Utara. Relokasi selama ini tidak dilakukan karena terhambat perizinan.

"Saya kemarin waktu ke Sinabung ada problem untuk relokasi warga yang sudah hampir dua tahun menunggu, problemnya apa, izin dari Menhut yang tak selesai-selesai, kata Bapak Gubernur, Pak Bupati. Saya telepon menteri, Bu Menteri saya minta izin dibuat, kirim besok ke bupati dan gubernur. Nyatanya jadi,'" tutur Jokowi pada acara Kompas 100 CEO Forum di Hotel Four Seasons, Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Tak hanya sampai di situ, izin pembangunan infrastruktur seperti pembangkit listrik juga sama. Ada sebuah pembangkit listrik yang proyeknya terus tertunda karena masalah perizinan.

"Saya sudah dengar, ada yang dua tahun, ada yang memberitahu saya 4 tahun. Saya ke Palembang ketemu Pak Alex. Pak di sini mengurus izin pembangkit 6 tahun. Itu hanya mengurus izin. Kemarin di rapat saya sampaikan, ada menteri ESDM, ada problem di Sumsel. 'Sudah selesai Pak.' (kata Menteri ESDM). Saya belum ngomong sudah selesai," papar Jokowi.

Lantas apa yang membuat perizinan di Indonesia lama? Jokowi mengatakan, itu masalah niat.

"Ini masalah apa sih izin itu. Masalah niat. Mau menyelesaikan nggak? Masalah kemauan, mau nggak. Itu saja nggak ada yang lain. Tidak boleh seperti begini diteruskan. Nggak boleh," kata Jokowi.

(dnl/hen)