Kepala Perwakilan BP-Migas Sumbagut akan Dicopot?

Kepala Perwakilan BP-Migas Sumbagut akan Dicopot?

- detikFinance
Senin, 17 Jan 2005 13:00 WIB
Pekanbaru - Karena dinilai terlalu dekat berhubungan dengan Pemerintah Daerah, Kepala Perwakilan BP-Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Luluk Harjanto kabarnya akan dicopot. Pemerintah akan menempatkan kepala perwakilan yang baru guna menjaga jarak antara pemerintah pusat dan daerah.Kabar pencopotan ini sudah santer di kalangan Badan Pelaksana Migas (BP-Migas) di Pusat serta di kalangan perusahaan eksploitasi minyak di Sumbagut. Kabarnya, Luluk akan digantikan oleh Rachmat Priyatno, yang kini menjabat Kasubdin Lindungan Lingkungan BP-Migas Pusat. Isu yang beredar, kedekatan Luluk dengan Pemda, salah satunya dibuktikan bahwa beberapa hari lalu, perwakilan BP-Migas melaksanakan Rakorbang dengan Pemprov Riau. Dalam Rakor tersebut, sejumlah perusahaan dalam bidang Migas, saling sharing informasi kepada pemerintah daerah.Rupanya, Rakorbang itu berbutut panjang. Pihak BP-Migas Pusat menilai, Kepala Perwakilan setempat sudah melampaui kewenangannya mengadakan acara itu. Apalagi, selama ini, pemerintah pusat dan Pemprov Riau selalu berbeda pandangan soal dana bagi hasil Migas.Sebagaimana diketahui, selama ini masyarakat di Riau masih menuntut dana bagi hasil Migas. Selama ini bagi hasil 15 persen untuk daerah dan 85 persen untuk pusat, nilai tidak adil. Masyarakat Riau menuntut dana bagi hasil 70 untuk daerah sisanya untuk pusat.Kepala Perwakilan BP-Migas Sumbagut, Luluk Harijanto ketika dikonfirmasi detikcom, Senin (17/01/2005) membantah isu pemindahan dirinya ke Jakarta. Dia juga tidak mengetahui bahwa rekan sekerjanya, Rachmat Priyatno akan menggantikan dirinya. "Wah saya tidak tahu kalau saya akan dipindahkan ke Jakarta. Silakan wartawan langusng bertanya ke BP-Migas Pusat," kata dia. Mengenai isu bahwa pemindahan itu terkait hubungan terlalu dekat dengan pemerintah daerah, menurut Luluk, rasanya wajar saja pihaknya saling sharing informasi dengan Gubernur Riau. "Apa salah bila kami mencoba saling berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Saya kira itu sah-saha saja kok," kata dia. (asy/)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads