.webp)
Susi melihat sektor kelautan terutama penangkapan ikan laut memang harus segera dibenahi. Menurut mantan bos Susi Air itu kerugian negara dari tahun ke tahun cukup besar.
Kemudian tidak hanya itu, Susi melontarkan beberapa ide/gagasan agar para pelaku illegal fishing kapok. Ide dan gagasan itu dinilai positif dan mendapatkan sanjungan dan dukungan dari seluruh pimpinan media nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
|
|
Minta Kapal Pelaku <i>Illegal Fishing</i> Dibom
|
|
"Saya rasa mereka mengerti. Kalau kamu tidak taat ya dibom saja," tegas Susi.
Mantan bos Susi Air itu berujar siap mengakomodir seluruh pesawat Susi Air miliknya agar pelaku usaha illegal fishing bisa langsung dimusnahkan dalam waktu yang singkat.
"Suruh anak-anak nelayan membom. Kalau perlu pinjam Susi Air dari atas pakai granat kecil," katanya.
Kritik Pedas Susi ke Pengusaha Kapal Ikan
|
|
"PNBP saat ini sangat kecil. Kapal kargo yang membawa hasil ikan ribuan ton itu hanya dikenakan PNBP Rp 8.000/GT, ini rokok saya lebih mahal. Jadi kalau 1.000 GT hanya Rp 8 juta PNBP yang masuk padahal mereka bawa hasil ekspor ikan kita ke Eropa melalui Thailand, Vietnam, Tiongkok. Kita hanya dapat rusaknya saja," papar Susi.
Perempuan yang bernama lengkap Susi Pudjiastuti itu mentargetkan PNBP dari sektor perikanan laut di tahun 2015 mencapai Rp 1,5 triliun. Nilai itu meningkat 500% dibandingkan target PNBP tahun ini yang hanya Rp 250 miliar.
"Kita naikan biaya license (izin tangkap) yang saat ini hanya Rp 30 juta per tahun," jelasnya.
Sindiran RI Kalah Sama Malaysia
|
|
Padahal kedua negara itu memiliki luas laut lebih kecil dibandingkan Indonesia. Hal ini yang membuat kekecewaan pada diri Susi.
"Kita punya wilayah 2/3 itu laut, lalu kita adalah negara ke 2 dengan panjang laut terpanjang dunia. Tetapi hasil ekspor perikanan kita hanya 1/5 Thailand atau mungkin 1/8, bahkan jauh lebih besar Malaysia, jadi sangat ironi," ungkap Susi.
Ia kembali berpikir dan merasa ada keanehan mengapa dengan luas laut yang cukup besar kok hasil laut Indonesia sangat minim.
"Wilayah kita itu 2/3 nya air, dan garis pantai kita terpanjang kedua di dunian, kok ekspor kita segini," imbuhnya.
Bilang Tak Adil, Nelayan Kecil Dikenakan Pajak
|
|
"Nelayan kecil ini harus bayar izin kapal, retribusi ke syahbandar lalu pajak-pajak lain. Ini jelas tidak adil dan ironi," kata Susi.
Menurut Susi aturan yang baru segera akan diumumkan karena telah ditandatangani oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diharapkan setelah aturan tersebut diberlakukan semua Pemda wajib mematuhi.
"Saya minta tolong kepada gubernur dan bupati," imbuhnya.
Sebagai gantinya, KKP sedang menyiapkan dana alokasi khusus (DAK) bagi Pemda. Dana ini diambil dari APBN agar Pemda tidak kehilangan pendapatan asli daerah (PAD).
"DAK dan program-program untuk menambah pemasukan di tempat mereka kita sedang siapkan," katanya.
Akui Dikritik Investor Gara-gara Idenya
|
|
"Moratorium ini kan kita mulai data ulang. Banyak yang kritik saya dianggap saya ini tidak ramah kepada investor," sebut Susi.
Susi mengungkapkan punya alasan kuat mengapa mengeluarkan kebijakan moratorium izin kapal baru selama 6 bulan. Ia mengatakan banyak izin kapal tangkap besar yang meragukan.
Dari 5.329 kapal ukuran di atas 30 Gross Ton (GT) 4.000 kapal adalah milik perusahaan Indonesia. Sedangkan 1.200 nya adalah eks kapal asing yang dialihkan kepemilikannya ke swasta dimana dokumen izin tangkapnya dipertanyakan.
"Saya katakan banyak kapal yang tidak legal. Saya beri contoh banyak kapal yang nomor, cat dan fisik kapal itu sama. 1 lisensi mungkin kapalnya ada 10 jadi semacam diduplikasi," paparnya.
Susi juga beralasan moratorium izin kapal dilakukan untuk meminimalisir kerugian negara yang jauh lebih besar. Kapal di atas 30 GT hanya dikenakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 60 juta.
"Sementara yang saya temui ada 1 kapal ukuran 70 GT mengambil hasil ikan dari Cirebon dan Muara Baru itu 600 ton/tahun. Katakanlah harga ikan itu 1 kg adalah US$ 1 maka pendapatannya dia US$ 600.000/tahun," tuturnya.
Susi menjelaskan di negara lain izin tangkap ikan besar sudah dibatasi. Bahkan beberapa negara sudah melarang penggunaan kapal besar untuk menangkap ikan.
"Kita selama ini belum pernah melakukan tata kelola. Di Spanyol bahkan Afrika ada pengurangan operasional kapal-kapal besar, nah kapal besarnya ternyata lari ke Indonesia," kata Susi.
Komentari Tidak Pentingnya Subsidi BBM
|
|
Susi mengatakan daripada pemerintah mengalokasi dana APBN untuk subsidi BBM lebih baik digunakan untuk membangun universitas baru.
"Daripada BBM itu disubsidi lebih baik bikin universitas," tegas Susi.
Menurut Susi dengan dana sebesar Rp 300 triliun itu, pemerintah dapat membangun 10 Universitas Indonesia (UI) baru, 10 Institut Pertanian Bogor (IPB) baru dan 5 Institut Teknologi Bandung (ITB) baru.
"Apa nggak sayang uang Rp 300 triliun? Belum lagi untuk nelayan lalu dana kesehatan kita kurang dan pendidikan tidak baik karena uangnya untuk subsidi BBM. Ini bentuk pengurasan yang luar biasa," paparnya.
Susi menegaskan di lingkup Asia Tenggara saja, kualitas sumber daya manusia (SDM) kalah jika dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina bahkan Vietnam. Oleh karena itu ia mendesak kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) kalau bisa program subsidi BBM dihapuskan.
"Semua persoalan negara kita itu adalah man power. Man power kita nggak banyak karena universitasnya nggak tambah. Kalau BBM terus disubsidi tidak akan membantu apapun. Subsidi itu tidak sehat, tidak bisa membuat ekonomi sustainable," tandasnya.
Halaman 2 dari 8
