Sofjan Wanandi Puji Jokowi Berani Ambil Tindakan Tak Populis

Jakarta - Kalangan dunia usaha mulai melihat tanda-tanda positif dari kinerja Pemerintahan Jokowi-JK yang baru berlangsung 3 pekan. Mereka melihat ada hal-hal yang mereka yakin dengan pemerintahan baru ini, sehingga bisa mendorong ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 7%.

"Sekarang udah nggak zamannya lagi kebijakan populis itu. Sekarang kebijakan yang bisa menumbuhkan ekonomi 7% yang harus kita dorong dan meninggalkan kebijakan populis yang tak manfaat," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di acara US-Indonesia Investment Summit di Hotel Mandarin, Rabu (12/11/2014)

Ia mengatakan ada sinyal yang positif dari Presiden Jokowi. Sofjan mencontohkan rencana menaikkan harga BBM atau mengalihkan subsidi BBM ke sektor produktif . Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi berani tak populer, namun untuk jangka panjang positif untuk ekonomi Indonesia.

Artinya anggaran negara yang biasa dipakai untuk subsidi BBM atau konsumtif bisa dialihkan ke sektor infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur akan mendorong investasi semakin meningkat.

"Mereka tidak melakukan hal populer," puji Sofjan.

Hal kedua yang menurut Sofjan positif dari pemerintahan Jokowi adalah upaya menekan penggunaan anggaran atau penghematan di internal pemerintah, seperti soal PNS tak boleh melakukan kegiatan di hotel, termasuk imbauan direksi BUMN tak pakai kelas bisnis saat menggunakan jasa penerbangan, hingga rencana moratorium penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Efisiensi birokrasi pengetatan dan penghematan. CPNS adalah upaya penghematan," katanya.

Sofjan mengatakan pemerintahan Jokowi memiliki tantangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7%. Tantangan itu antara lain di bidang manufaktur, infrastruktur, soal perizinan, dan otonomi daerah yang terarah dengan komando yang jelas.

"Ini peluang dan tantangan. Bantu mereka (Jokowi-JK) di semua sektor untuk tumbuh 7% ekonomi kita," katanya.

(hen/ang)