Soal Sustainable Development, Pemerintah Asia Kalah Aktif Dibanding Swasta

Bangkok - Dalam hal pembangunan yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan alias pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pemerintah terkadang kurang bergerak cepat. Justru sektor swasta yang mengambil inisiatif.

Demikian dikemukakan Kan Trakulhoon, President & CEO SCG, dalam acara ASEAN Sustainable Development Symposium 2014, Hotel Le Meridien, Bangkok, Jumat (14/11/2014).

“Pemerintah tidak begitu cepat. Jadi kami harus lebih aktif,” ujarnya.

Menurut Kan, memang tidak mudah bagi pemerintah untuk merespons suatu isu, Dibutuhkan banyak pertimbangan dan harus mendengar masukan seluruh pihak. Ini berbeda dengan di sektor swasta, di mana pengambilan keputusan bisa lebih fleksibel.

“Pemerintah memang tidak bisa seluwes swasta. Namun kalau ada sinergi, tentunya akan baik,” katanya.

Salah satu inisiatif yang dilakukan SCG, perusahaan yang dipimpin Kan, adalah menerapkan sustaianable development dalam berbagai proyek. Misalnya menghasilkan listrik dari limbah produksi di fasilitas Waste Heat Generation (WHG).

Lalu pembuatan cekdam sederhana di fasilitas di Provinsi Lampang. Disebut sederhana karena hanya berbahan dasar bambu.

Cekdam adalah semacam bendungan yang dibuat di wilayah yang landai. Tujuannya adalah untuk memperlambat laju air dari atas ke bawah.

Sommai Phasee, Menteri Keuangan Thailand, menilai saat ini pemerintah sudah lebih aktif dalam hal sustainable development. Namun tidak dipungkiri bahwa setiap belanja negara harus melalui perhitungan yang hati-hati atau prudent expenditure.

Untuk menjembatani hal ini, lanjut Sommai, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan swasta. Namun hal ini juga bukan hal yang mudah.

“Model kerja sama pemerintah dan swasta lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya,” jelas Sommai.

(hds/ang)