DPR Akan Lakukan Langkah Politik Soal Moratorium Utang

Jakarta - Sejumlah anggota DPR akan mengambil langkah politik terkait dengan sikap tim ekonomi pemerintah yang dianggap tidak sigap menangkap bola moratorium utang dalam pertemuan Paris Club. Bahkan, langkah politik itu bisa diarahkan untuk melaksanakan hak interpelasi."Pertemuan di Paris Club praktis diikuti secara amatiran oleh delegasi Indonesia. Oleh karena itu Menkeu, Menlu dan Menneg PPN/Kepala Bappenas harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Lebih jauh anggota-anggota DPR akan mengambil langkah politik lebih jauh terhadap kasus ini, bahkan bisa diarahkan untuk melaksanakan hak interpelasi," kata Anggota DPR RI Didik J Rachbini di Jakarta, Selasa (18/1/2005).Menurut Didik J Rachbini, dengan kekurangsigapan pemerintah itu telah menyebabkan hilangnya kesempatan emas untuk membantu masyarakt Aceh melalui penundaan utang yakni dengan mengalihkan anggaran pembayaran utangn untuk pembiayaan rekonstruksi Aceh."Negara-negara seperti Perancis, Inggris, Jerman dan lainnya berkeinginan memberikan moratorium dengan alasan kemanusiaan. Tapi pemerintah justru berpikir soal konsekuensi rating, harga diri atau aspek teknis lainnya. Padahal kita tengah menghadapi masalah kemanusiaan yang begitu besar," jelas anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.Ditambahkan Didik J Rachbini, pertemuan Paris Club juga praktis diikuti secara amatiran oleh delegasi Indonesia. "Kami memperolah informasi bahwa delegasi Indoensia tidak hadir pada sesi kedua sidang Paris Club yang membuktikan tim Indonesia tidak mememiliki kesungguhan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Delegasi Indonesia malah pergi ke tempat lain bersama Menteri Luar Negeri," terang Didik Rachbini. (san/)