Menteri Susi Pertanyakan RI Gabung G20, Ini Solusi dari Menko Sofyan

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan pemerintah akan memperjuangkan kepentingan Indonesia terkait hambatan perdagangan dengan negara-negara lain termasuk anggota G20.

Persoalan hambatan ini khususnya tarif impor tinggi oleh anggota G20 di Uni Eropa sempat diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiasturi, yang mengganggap status G20 justru merugikan Indonesia, karena Indonesia dianggap negara sudah maju.

"Bu Susi kan concern karena ekspor (perikanan) kita ke negara-negara itu (G20) kena pajak 15% ini kita harus bicara bilateral dengan negara tersebut, dan forum G20 tidak membahas masalah tersebut (tarif)," kata Sofyan di Kantor Presiden, Senin (17/11/2014)

Menurut Sofyan, setelah pertemuan G20 di Brisbane, pemerintah akan mencoba melakukan pendekatan bilateral dengan negara G20 yang mengenakan tarif tinggi terhadap produk perikanan Indonesia, khususnya dengan Uni Eropa.

"Nanti kita akan bahas, secara bilateral, bahwa kita sektor perikanan banyak mempekerjakan rakyat butuh kerja, nelayan kecil, ini tentu dalam rangka kita memerangi kemiskinan meningkatkan pendapatan masyarakat tentu kita harus bicara dengan negara yang bersangkutan," katanya.

Sofyan mengatakan sebagai anggota G20, Indonesia tentunya mendapatkan kehormatan, forum ini juga bisa menjadi penentu arah ekonomi dunia di masa mendatang, termasuk Indonesia di dalamnya.

"Tapi concern Bu Susi bukan G20-nya, tapi lebih banyak ke bilateral. Bagaimana kita bisa bersaing secara fair di berbagai negara," katanya.

Kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama. Jika ada kesepakatan yang merugikan, Indonesia harus berjuang memperbaikinya.

"Itu kan bukan penentu, forum bukan penentu. Oleh sebab itu, yang kita sampaikan terutama negara-negara berkembang, harus diberikan peluang fleksibilitas," tegas Jokowi kemarin.

Forum internasional, lanjut Jokowi, jangan sampai memaksakan kehendak. "Jangan harus dipaksa ikut konsensus tertentu. Bisa rugi kita," ujarnya.

Kebijakan atas sejumlah komoditas, tambah Jokowi, bisa saja merugikan Indonesia. Isu ini yang harus diperjuangkan. "Beberapa komoditas harus kita masukan agar tak dirugikan, ini yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai kita rugi mereka untung," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat mengatakan bahwa ada kerugian bagi Indonesia menjadi anggota G20. Pasalnya, banyak produk laut impor yang bebas bea masuk akibat perdagangan bebas yang dibuat bersama antara Indonesia dengan negara-negara G20.

"Tuna impor origin (asal) East Timor itu tarifnya 0%. Kita bangsa kaya dan bukan berkembang lagi, tetapi kita kehilangan 14% (bea masuk) dari nilai tuna dunia yaitu US$ 700 juta," ungkap Susi.

(rvk/hen)