Pemerintah Punya Program dari Utang Jepang, Ini Hasilnya

Jakarta - Sejak 2008, pemerintah telah melaksanakan program pengembangan 34 Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Ini merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Pengembangan Infrastruktur Perdesaan Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW).

Sampai saat ini, program tersebut telah menghabiskan dana Rp 1,45 triliun. Sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA).

Apa saja hasilnya?

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dikutip detikFinance, Kamis (20/11/2014), diketahui ada sejumlah hasil pembangunan yang dibagi menjadi 6 bidang:

1. Bidang Transportasi

• Pembangunan jalan baru sepanjang 8.288,55 km.
• Rehabilitasi Jalan rusak sepanjang (akumulasi) 585,2 km.
• Pembangunan jembatan baru sepanjang (akumulasi) 22,03 km.
• Rehabilitasi jembatan (akumulasi) 8,52 km.
• Tambahan perahu 230 unit.

2. Bidang Air Bersih dan Sanitasi

• Fasilitas penyediaan air bersih 2.109 unit.
• Fasilitas pipa air bersih sepanjang (akumulasi) 508,6 km.
• Fasilitas MCK sebanyak 1.312 unit.
• Drainase lingkungan sepanjang (akumulasi) 328,87 km.

3. Bidang Prasarana Kesehatan

• Rehabilitasi Puskesmas Pembantu 8 unit.
• Pembangunan dan rehabilitasi Polindes atau Poskesdes 141 unit.
• Pembangunan atau rehabilitasi Posyandu 771 unit.

4. Bidang Prasarana Produksi Pertanian

• Pembangunan saluran irigasi sepanjang (akumulasi) 592,15 km.
• Pembangunan bangunan pendukung irigasi sebanyak 807 unit.
• Pembangunan jalan usaha tani sepanjang (akumulasi) 610,37 km.
• Pembangunan tanggul sepanjang (akumulasi) 36,44 km

5. Bidang Pemasaran Hasil Pertanian

• Pembangunan pasar desa 379 unit.
• Rehabilitasi pasar desa 37 unit.
• Pembangunan lantai jemur 197 Unit.
• Gudang 124 unit.

6. Bidang Prasarana Pendidikan

• Rehabilitasi SD/MI 452 unit.
• Rehabilitasi SMP/MTs 72 unit.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melanjutkan program ini. Hari ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggelar pameran dan diskusi pengelolaan KSK.

"Kegiatan ini diharapkan dapat mensinergikan program pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan komoditas unggul di kawasan KSK," kata Dadang Krisnandar, Sekretaris Ditjen Cipta Karya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, saat membuka acara ini, Kamis (20/11/2014).

Ia menyebutkan, program tersebut ini telah mencakup 237 kecamatan di 34 kabupaten di 9 provinsi yaitu Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

(dna/hds)