Aduan Dirjen Pajak ke Jokowi: Hadangan Preman Hingga Gaji

Jakarta - Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menjadi kesempatan bagi pegawai pajak menyampaikan beragam masalah yang dialami.

Banyak hal diutarakan, mulai dari kendala di lapangan saat pemeriksaan wajib pajak (WP), hingga kesejahteraan pegawai.

"Jadi tadi kita sampaikan saja ke Presiden, menyangkut kendala di lapangan, berhadapan dengan preman-preman dan oknum-oknum. Kemudian kesejahteraan pegawai juga disampaikan," ungkap Dirjen Pajak Fuad Rahmany di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (20/11/2014)

Di samping itu, juga disampaikan terkait dengan akses data yang dibutuhkan Ditjen Pajak. Menurut Fuad, banyak data yang sulit didapatkan oleh instansinya. Apalagi dari pemerintah daerah.

"Kita perlu akses data, baik ke sesama instansi pemerintah dan daerah. Daerah itu juga sulit sekali didapatkan. Ini untuk mencari wajib pajak dengan potensi yang besar dan menengah sekali pun," sebutnya.

Fuad menambahkan, masalah tersebut tak lepas dari upaya untuk menggenjot penerimaan pajak yang memiliki potensi besar. Agar penerimaan semakin besar dari dicapai sekarang.

"Pak Presiden menekankan bahwa potensinya besar dan itu kita akui. Sebagai Dirjen Pajak juga saya akui potensinya besar. Jadi harus ada yang dilakukan," terang Fuad.

Presiden Jokowi, kata Fuad, akan mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Ditjen Pajak.

"Pak Presiden menyadari bahwa dukungan kepada Ditjen Pajak, dari segi segala macam. Dari segi penegakan hukum, infrastruktur dan SDM, IT, dan anggaran. Presiden menyadari itu penting sekali semua," paparnya.

(mkl/dnl)