Ini 4 Sektor yang Dikuasai Mafia Pajak

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan lelang jabatan untuk Direktur Jenderal Pajak (dirjen). Diharapkan sosok dirjen pajak yang terpilih dapat meningkatkan pendapatan negara.

Selain itu, dirjen pajak yang baru harus bisa memberantas mafia pajak di berbagai sektor usaha di dalam negeri, yang bisa menghilangkan potensi-potensi pendapatan negara. Apalagi target penerimaan pajak era Pemerintahan Jokowi cukup besar Rp 1.200 triliun.

"Kami sudah buat map, daftar perusahaan mana saja yang diduga mengemplang pajak dan para mafia pajak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (KPK)," ujar Pengamat Pajak Wiko Saputra ditemui pada acara diskusi di Warung Daun, Cikini, Minggu (23/11/2014).

Wiko mengatakan ada 4 sektor yang saat ini dikuasai oleh mafia pajak yakni sektor pertambangan, perkebunan, jasa keuangan, dan properti. Mafia perpajakan terkait upaya menghindari atau menunggak pajak dengan berbagai modus seperti manipulasi laporan keuangan hingga bermain dengan aparat pajak.

"Mereka memanfaatkan celah regulasi yang tumpang tindih, yang berbeda antar negara, tambang ilegal dan lainnya. Harapan kita Dirjen Pajak yang terpilih nanti dapat memberantas ini, sehingga pendapatan pajak kita meningkat tinggi, makanya perlu seorang yang integritasnya tinggi," ungkap Wiko.

Ia mengakui posisi Dirjen Pajak selama ini kental dengan muatan politik. Sehingga dengan adanya lelang jabatan, dapat meminimalisir masuknya unsur politik dalam penentuan sosok Dirjen Pajak.

"Makanya calon Dirjen Pajak harus berani dan mau membuka daftar harta kekayaannya, gandeng PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) melihat catatan transaksi keuangannya, panitia lelang juga harus transparan dan kredibilitas tinggi," tegasnya.

Menurut Wiko sektor pajak sangat penting sebagai penompang keuangan negara saat ini. Apalagi dalam 10 tahun terakhir, target penerimaan pajak lebih banyak tak mencapai target.

"Bayangkan 82% lebih pendapatan negara dari Pajak, sementara sudah lama target penerimaan pajak tidak dapat terpenuhi, tahun ini saja targetnya Rp 1.100 triliun baru tercapai sekitar Rp 680 triliuan akhir tahun Menteri Keuangan menyebut hanya sanggup Rp 750 triliun," kata Wiko.

Ia menambahkan target penerimaan pajak 2015 pemerintahan Jokowi-JK jauh lebih tinggi yaitu Rp 1.200 triliun. "Jadi tugas Dirjen Pajak yang baru luas biasa berat," tutupnya.
 

(rrd/hen)