Kemenkeu Lelang Jabatan, 40% Lebih Pendaftar Ingin Jadi Dirjen Pajak

Kemenkeu Lelang Jabatan, 40% Lebih Pendaftar Ingin Jadi Dirjen Pajak

- detikFinance
Senin, 24 Nov 2014 13:16 WIB
Kemenkeu Lelang Jabatan, 40% Lebih Pendaftar Ingin Jadi Dirjen Pajak
Jakarta - Hingga pukul 08.30 WIB hari ini, sudah 71 orang yang mendaftar untuk seleksi terbuka alias lelang jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagian besar berminat untuk menjadi pengganti Fuad Rahmany sebagai Direktur Jenderal Pajak.

Demikian dikemukakan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Badaruddin di kantornya, Jakarta, Senin (24/11/2014). Dia pun merinci profil para pelamar.

"Dari (Kementerian) Keuangan ada 44. Sisanya 27 orang dari non Keuangan," ungkapnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih jauh, Badaruddin menjelaskan 29 orang (40,84%) orang melamar untuk posisi Dirjen Pajak. Kemudian ada 5 orang (7,04%) mendaftar sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal, 7 orang (9,86%) untuk Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), 18 orang (25,35%) untuk Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, serta 12 orang (16,9%) Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara.

Dalam Pengumuman No PENG-04/PANSEL/2014, pendaftaran online untuk lelang jabatan di Kementerian Keuangan dimulai pada 12 November 2014 dan berakhir 24 November 2016 atau hari ini. Hasilnya akan diumumkan di situs resmi Kementerian Keuangan pada 26 November 2014.

Pendaftaran secara online ini baru tahap pertama dari lelang jabatan di Kementerian Keuangan. Ada sejumlah fase berikutnya yaitu:

  • Penerimaan berkas pendaftaran.
  • Pemeriksaan dan seleksi administrasi.
  • Pengumuman hasil pemeriksaan dan seleksi administrasi.
  • Uji kelayakan publik dan penelusuran rekam jejak.
  • Penulisan makalah.
  • Pengumuman hasil penulisan makalah.
  • Assessment center.
  • Pemeriksaan kesehatan.
  • Pengumuman hasil assessment center dan pemeriksaan kesehatan.
  • Wawancara dengan Panitia Seleksi dan pewawancara independen.
  • Pengumuman hasil wawancara, uji kelayakan publik, dan penulusuran rekam jejak.
  • Wawancara dengan Menteri Keuangan.

(mkl/hds)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads