Menteri Yuddy: Anggaran Jangan Hasil Negosiasi dan KKN!

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menegaskan anggaran negara harus dipertanggungjawabkan dengan benar. Dia menyebutkan pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap anggaran hasil kongkalikong.

"(Anggaran) Bukan berdasarkan hasil negosiasi atau korupsi, kolusi, dan nepotisme," tegas Yuddy dalam siaran tertulis yang diterima Senin (24/11/2014).

Yuddy mengakui bahwa selama ini pengelolaan anggaran negara masih ada penyimpangan di sana-sini. Mulai sejak tahap perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan, sampai dengan laporan pertanggungjawabannya.

"Penetapan besaran anggaran lebih banyak didasari pada bagi-bagi kue semata," imbuh Yuddy.
 
Pertanggungjawaban penggunaan anggaran, lanjut Yuddy, hanya fokus pada ke mana uang dibelanjakan tanpa dikaitkan dengan manfaat yang dihasilkan. Akibatnya, banyak sekali dana yang dihamburkan untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak menjadi prioritas dan tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 
"Jangan hanya menghabiskan anggaran semata. Jangan sampai anggaran habis tapi rakyat tidak merasakan apa-apa,” tandas Yuddy.
 
Ukuran prestasi kerja instansi penyelenggara negara, menurut Yuddy, tidak lagi dilihat dari besarnya penyerapan anggaran. Namun dari kemampuan mereka melakukan penghematan atau efisiensi anggaran tanpa mengurangi produktivitas target kerja yang ditentukan.

(dna/hds)