'Bila Ingin UMP Dipatok Dolar, Buruh Harus Siap Ketika Dolar Turun'

Jakarta - Gagasan kalangan buruh agar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) memperhitungkan kurs rupiah dengan dolar AS masih ditanggapi santai perwakilan pengusaha. Menurut pengusaha bisa saja usulan itu disampaikan namun sangat sulit diterapkan termasuk oleh para buruh sendiri.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur pengusaha, Asrial Chaniago mengatakan ketika kurs dolar naik alias rupiah melemah maka tentunya menguntungkan perhitungan UMP bagi buruh. Namun di sisi lain, Asrial mempertanyakan apabila rupiah menguat atau dolar turun apakah kalangan buruh siap?

"Boleh saja diusulkan dengan dolar, tapi harus konsekuen, ya kalau dolar naik ya naik. Tapi dolar turun ya harus turun juga," kata Asrial sambil tertawa santai kepada detikFinance, Selasa (25/11/2014).

Asrial mengakui, di Indonesia memang ada perusahaan-perusahaan tertentu seperti perusahaan multinasional yang memberikan gaji berdasarkan dolar AS. Namun faktanya para karyawan akan dirugikan bila kurs dolar melemah.

"Jadi begitu dolar menguat mereka senang, tapi waktu dolar melemah mereka mengeluh," kata Asrial.

Kalangan buruh menilai UMP DKI Jakarta tahun 2014 sebesar Rp 2.441.302 dihitung saat nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah masih Rp 10.000/US$. UMP tahun ini bila dengan patokan dolar setara dengan kurs US$ 241 per bulan.

Sementara UMP DKI 2015 sebesar Rp 2,7 juta/bulan dihitung kurs Rp 12.000/US$ atau US$ 225 per bulan. Artinya UMP DKI Jakarta turun US$ 16 per bulan dari US$ 241 di tahun ini.

"Kalau dihitung dan diakumulasi sebenarnya nilai UMP turun," ungkap Dedy Anggota Dewan Pengupahan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Dedy Hartono, kemarin.

Namun Asrial sangat yakin apa yang digagas oleh Dedy Hartono hanya sebagai usulan semata. Ia sangat yakin Dedy seorang yang sangat paham ekonomi sehingga tahu betul apa yang diusulkan. Selain itu, secara aturan normatif di Indonesia mematok UMP dengan kurs dolar tak bisa dibenarkan dari sisi kedaulatan ekonomi.

"Saya pikir kalau usulan itu, seperti tak memahami prinsip ekonomi, tapi saya yakin Dedy tak sampai berpikir seperti itu," kata Asrial.

(hen/hds)