"Tahun 2013 kita krisis," ungkapnya dalam DBS Asian Insights Seminar di The Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Namun, lanjut Chatib, hal tersebut tidak diutarakan sama sekali. Sebab, penyataan Chatib sebagai menteri kala itu tentu sangat mempengaruhi investor dan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penyebab krisis pada 2013, tambah Chatib, adalah rencana bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserves untuk mengurangi stimulus moneter. Kebijakan ini dikenal dengan istilah tapering off.
Isu ini menyebar di kalangan pelaku pasar keuangan dan menjadi sentimen negatif. Akibatnya, investor berbondong-bondong meninggalkan negara berkembang dan kembali ke AS yang masih dianggap sebagai tempat investasi paling aman (safe haven).
Keluarnya arus modal ini menghantam pasar keuangan domestik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah melemah cukup dalam.
Pelemahan rupiah menyebabkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membengkak. Pasalnya, pelemahan rupiah membuat biaya impor Bahan Bakar Minyak (BBM) ikut melonjak.
"Kondisi ini yang akhirnya membuat harga BBM harus dinaikkan. Waktu itu, saat saya terpilih, malamnya saya gelar rapat persiapan rencana kenaikan BBM ke DPR," terangnya.
Kenaikan harga BBM, menurut Chatib, membuat Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate dari 5,75% menjadi 7,5%. "Suku bunga harus naik, Rupiah harus dilepas. Begitu kebijakan penanganannya waktu itu," tuturnya.
Chatib menambahkan, kala itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang tidak senang mendengar rencana kebijakan ini. Tapi Chatib meyakinkan harus ini harus ditempuh.
"Presiden tak happy. Saya datang ke Presiden kalau BI akan naikkan suku bunga. Presiden menjawab alasannya tahun depan itu Pemilu," imbuhnya.
(mkl/hds)










































