Agar Tak Ulangi Kesalahan SBY, Ini yang Harus Dilakukan Jokowi

Jakarta - Banyak perbaikan yang dilakukan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari sisi ekonomi dalam 10 tahun terakhir. Namun ada pula sejumlah kegagalan SBY di bidang ekonomi.

Kini Indonesia punya presiden baru yaitu Joko Widodo (Jokowi). Institute for Development of Economy and Finance (Indef) menyarankan sejumlah kebijakan agar Jokowi tidak tidak mengulangi kegagalan yang dilakukan SBY.

"Transformasi ekonomi, harus ada pergeseran ke sektor rill dengan tidak lupa mengadopsi inovasi dan pengembangan teknologi," kata Direktur Indef Enny Sri Hartati di Grand Sahid, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Transformasi tersebut, lanjut Enny, meliputi penguatan sektor pertanian dan sumber daya alam melalui reforma agraria, subsidi langsung ke yang membutuhkan, pembangunan infrastruktur desa dan pertanian, kebijakan harga, metode tanam kolektif, inovasi tanam dan panen, serta pembatasan kepemilikan lahan.

"Dari kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi setidaknya mampu memenuhi beberapa komponen itu. Seperti pembangunan infrastruktur desa dan subsidi langsung untuk petani," jelasnya.

Kemudian, tambah Enny, pemerintah harus menggenjot daya saing industri, peningkatan ekspor, dan kurangi impor. "Hasil perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan dan lainnya harus diolah menjadi barang manufaktur yang bernilai tambah," terangnya.

Sektor keuangan, menurut Enny, juga harus tumbuh dengan sehat dan berpihak pada pelaku usaha di dalam negeri. Selanjutnya adalah peningkatan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio menjadi 16% dengan pola ekstensifikasi dan intensifikasi.

Pemerintah diharapkan dapat mengubah arah pembangunan, menjadi dari desa ke kota. Alokasi dana Rp 1-1,4 miliar ke setiap desa mampu untuk mendorong pembangunan lebih merata.

"Lalu adalah mewujudkan kedaulatan energi dengan pembangunan kilang baru dan pemberantasan mafia migas serta diversifikasi energi," imbuh Enny.

Untuk rencana pembangunan tol laut, menurut Enny, diharapkan bisa mendorong perdagangan antar pula berbasis komoditas unggulan masing-masing. Bukan justru memperlancar masuknya produk impor.

Tahun depan, demikian Enny, sepertinya sulit bagi pemerintah untuk mempertahankan asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2-15. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan 5,8%.

"Pertumbuhan ekonomi sulit untuk mencapai 5,8%. Investasi tidak bisa langsung begitu saja masuk. Kemudian konsumsi masyarakat akan melambat karena inflasi juga masih sedikit tinggi akibat kenaikan harga BBM," papar Enny.

(mkl/hds)