"Kita punya laut nomor dua terpanjang di dunia, ekspor kita nomor 5 di ASEAN. Ini yang ironi pak," kata Susi saat mulai bercerita di Gedung Radius Prawiro, kompleks Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2014).
Susi mengungkap sektor perikanan Indonesia sebenarnya bisa menjadi yang terdepan di dunia pada kurun waktu tahun 2001-2004. Alasannya pada saat itu, Amerika Serikat (AS) memberikan pajak yang tinggi pada negara-negara produsen ikan di dunia tidak termasuk Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sayangnya Indonesia tak mampu berbuat banyak untuk menggenjot nilai ekspor produk perikanan karena maraknya praktik transhipment atau bongkar muat di tengah laut. Ikan-ikan yang didapat dari nelayan Indonesia diambil oleh kapal-kapal asing seperti Tiongkok yang menunggu di perbatasan zona ekonomi eksklusif (ZEE).
"Saya berharap saat itu kita bangkit tetapi momentum itu hilang. Angka ekspor melonjak sayangnya tidak tercatat, itulah karena transhipment terjadi," imbuhnya.
Dari kejadian itu akhirnya menjadi evaluasi Susi saat terpilih menjadi menteri kelautan dan perikanan. Susi akhirnya melarang praktik transhipment atau bongkar muat barang di tengah laut. Tidak hanya itu, ia juga mengeluarkan kebijakan menghentikan sementara (moratorium) izin kapal di atas 30 Gross Ton (GT) eks kapal asing.
"Kita ini ingin memajukan maritim Indonesia di dunia perikanan. Ini kesempatan agar kita segera bangkit untuk bangsa kita menjadi berdaulat," jelasnya.
(wij/hen)











































