Banyak Mafia Pencurian Ikan, Menteri Susi Minta Perlindungan Jokowi

Banyak Mafia Pencurian Ikan, Menteri Susi Minta Perlindungan Jokowi

- detikFinance
Senin, 01 Des 2014 16:17 WIB
Banyak Mafia Pencurian Ikan, Menteri Susi Minta Perlindungan Jokowi
Menteri Susi di Mabes TNI AL Cilangkap
Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengakui punya dua permintaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tugasnya sebagai menteri. Permintaannya yaitu soal perlindungan soal keamanan dan bebas dari intervensi terhadap kebijakan-kebijakannya yang rawan bergesekan dengan mafia perikanan.

"Dulu awal saya di KKP ada sedikit kekhawatiran. Mafia illegal fishing ini banyak, kalau dobrakan saya ini membawa dampak. Saya minta perlindungan untuk semua bawahan saya," kata Susi di acara Chief Editor Meeting, di Kantor KKP, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2014).

Bahkan sejak awal ditunjuk oleh Presiden Jokowi, mantan CEO Susi Air ini meminta syarat agar tak diintervensi. Ia menegaskan apabila ada intervensi, maka siap mengundurkan diri dan kembali sebagai pengusaha ikan dan penerbangan di Pangandaran, Jawa Barat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak hanya itu, saya juga minta perlindungan atas intervensi. Kalau (kebijakan) saya diintervensi, saya tidak mau loh. Saya balik ke Pangandaran," tegas Susi.

Ia menegaskan tidak takut dengan segala potensi ancaman yang terjadi, apalagi telah mendapat dukungan penuh dari Presiden Jokowi.

"Hantu memang tidak kelihatan, ngapain kita takut. Lihat saja tidak kok kita takut," katanya.

Sebelumnya Susi punya alasan kuat soal gebrakan besar seperti kebijakan moratorium atau penghentian penerbitan izin sementara untuk penangkapan ikan kapal-kapal di atas 30 GT. Namun bila kebijakannya ini mendapat tentangan, maka ia lebih memilih pulang kampung ke Pangandaran.

"Kalau itu dipertanyakan, saya akan mengundurkan diri pulang kampung," kata Susi menjawab pertanyaan anggota DPD soal urgensi rencana kebijakan moratorium, di gedung DPD, Rabu (5/11/2014).

Susi beralasan kebijakan moratorium izin penangkapan ikan merupakan hal mendasar. Selama proses moratorium, maka ada upaya perbaikan termasuk dengan melakukan maksimalisasi penerimaan negara dari sektor ini yang kerap tak maksimal.

"Kalau saya dilarang melakukann moratorium, maka saya tidak bisa memulai hal besar yang lain," katanya beberapa waktu lalu.

(wij/hen)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads