Mendag: Nomor HP Dibuka ke Publik, Saya Dikritik Soal Impor

Mendag: Nomor HP Dibuka ke Publik, Saya Dikritik Soal Impor

- detikFinance
Senin, 01 Des 2014 22:40 WIB
Mendag: Nomor HP Dibuka ke Publik, Saya Dikritik Soal Impor
Jakarta - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menceritakan pengalamannya menjadi menteri pada Kabinet Kerja. Saat hari pertama duduk sebagai menteri, Rachmat mengaku langsung menerima serbuan pesan singkat atau SMS dari masyarakat.

Karena nomor telepon selulernya diumumkan ke publik, masyarakat dengan semangat mengirimkan pesan singkat. Pesan terbanyak ialah keluhan terhadap impor pangan atau komoditas yang dikeluarkan oleh Kemendag.

"Saat duduk pertama jadi menteri. Nomor HP dibuka ke publik. Saya langsung dikritik, Kemendag kok suka impor," kata Rachmat kepada pengusaha saat acara perpisahan Ketua Umum Apindo di Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/12/2014).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia kemudian menjelaskan kepada pihak-pihak yang mempertanyakan atau menyebut Kemendag sebagai tukang impor.

Di depan pengusaha anggota Apindo, Rachmat mengatakan, Kemendag hanya menerima dan meneruskan rekomendasi kementerian teknis untuk melakukan impor.

"Saya katakan ke kawan-kawan. Kemendag buka buka impor. Kemendag tidak lakukan sendiri. Itu ada hanya ada rekomendasi seperti dari Kementan dan Kemenperin," jelasnya.

Atas kritikan ini dan sejalan dengan penguatan industri lokal, Kemendag akan mendorong investasi di dalam negeri daripada mengimpor komoditas.

"Kemendag sekarang akan mempertegas langkahnya untuk dorong investasi dan dorong industri nasional. Kita sama Kemenperin, KKP, Kementan, Kemenkop dan UKM akan atasi impor-impor ini," jelasnya.

Melalui Kemendag, Rachmat berkomitmen bakal mendorong kedaulatan pangan ataupun industri nasional. Salah satunya ialah mengontrol ataupun menghentikan impor.

"Dalam 3 tahun kita bangun kedaulatan pangan. Kementerian akan kontrol pangan-pangan ini. Misal cabai mahal karena nggak impor. Ada warning ini harus impor. Kita bilang nggak, karena dukung kedaulatan pangan. Ini pondasi ekonomi. Kita bisa terhindar dari krisis pangan," paparnya.

(feb/dnl)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads