.webp)
Pekan lalu Pemerintah sudah memangkas jumlah direksi PT Pertamina (Persero). Pengurangan jumlah direksi ini dilakukan untuk efisiensi.
Selama ini Pertamina punya sembilan direksi termasuk direktur utama (dirut). Presiden Jokowi merombak jumlah direksi ini menjadi hanya empat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BUMN dengan Banyak Direksi
|
|
- PT PT PLN (Persero). BUMN listrik ini total punya 9 direksi termasuk dirut
- PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Maskapai penerbangan pelat merah ini punya 8 direksi termasuk dirut
- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Bank milik negara ini punya 11 direksi termasuk dirut
- PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Bank pelat merah ini punya 11 direksi termasuk dirut
- PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) punya 10 direksi termasuk dirut
- PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Bank yang fokus menyalurkan KPR ini punya 6 direksi, 4 direksi belum direstui BI. Totalnya ada 10 direksi
- PT Kereta Api Indonesia (KAI) total punya 10 direksi termasuk dirut
Ini hanya sebagian kecil dari banyak perusahaan pelat merah yang jumlah direksinya cukup banyak.
Banyak Direktur Bikin Repot
|
|
"Makanya perusahaan harus menyiapkan elemen-elemen untuk menghadapi itu. Begitu kompleks makanya harus ada direksi sendiri-sendiri," ujarnya ketika dihubungi detikFinance, Senin (1/12/2014).
"Dulu kan tidak ada risk management, sekarang ada. Dulu juga tidak ada compliance, sekarang ada. Harus ada keahlian-keahlian baru di situ," tambahnya.
Menurut Rhenald, itu salah satu alasan mengapa jumlah direksi perusahaan kini makin banyak. Namun ia menekankan, terlalu banyak punya direksi juga akan bikin repot perusahaan.
"Ini memang ada kesulitannya juga, kalau jumlah direksinya banyak kan semakin repot mengelola perusahaan," ucapnya.
Ia menilai, sebuah perusahaan tidak perlu punya banyak direksi, selama direksi yang tersedia bisa memberikan kontribusi positif. Namun jika direksi merasa butuh bantuan, maka bisa mengangkat orang baru yang bekerja di bawah direksi.
"Kalau direksi yang ada tidak memadai boleh tambah orang, tapi kan tidak harus jadi direksi, bisa bekerja di bawah direksi saja," tambah Rhenald.
Idealnya Punya 7 Direksi
|
|
"Rule of thumbs-nya begitu. Maksimal tujuh direksi. Satu dirut, sisanya enam direksi di bawahnya," katanya ketika dihubungi detikFinance, Senin (1/12/2014).
Meski demikian, aturan dasar ini tidak bisa dibilang baku karena perusahaan bisa memperhitungkan kembali kebutuhan direksinya masing-masing. Jumlahnya akan disesuaikan dengan kebutuhan.
Jumlah Komisaris BUMN Juga Banyak
|
|
Memang tidak ada aturan baku mengenai jumlah komisaris di perusahaan pelat merah, semua disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kepentingan pemegang saham.
detikFinance menelusuri beberapa BUMN besar untuk melihat jumlah komisarisnya, berikut ini hasilnya seperti dikutip dari situs resmi masing-masing BUMN, Senin (1/12/2014).
PT PLN (Persero) punya 9 komisaris (1 komut, 2 komisaris independen, 6 komisaris)
PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) punya 7 komisaris (1 komut, 3 komisaris independen, 1 wakomut, 2 komisaris)
PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) punya 6 komisaris (1 komut, 3 komisaris independen, 2 komisaris)
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) punya 8 komisaris (1 komut, 3 komisaris independen, 1 wakomut, 3 komisaris)
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) punya 7 komisaris (1 komut, 4 komisaris independen, 2 komisaris)
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) punya 6 komisaris (1 komut, 3 komisaris independen, 2 komisaris)
PT Bukit Asam Tbk (PTBA) punya punya 7 komisaris (1 komut, 2 komisaris independen, 4 komisaris)
PT Kereta Api Indonesia (KAI) punya 7 komisaris (1 komut, 6 komisaris independen)
Apakah Jumlah Direksi akan Dipangkas?
|
|
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan penilaian terhadap BUMN-BUMN ini. Salah satu alasan perombakan adalah masa jabatan direksi yang sudah mau habis.
Perusahaan negara yang direksinya mau dirombak antara lain PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Angkasa Pura (AP) II, Perum Navigasi, PT Pindad, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), PT PLN, Perum Bulog, dan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR).
"Ada yang memang sudah saatnya di-assess, kalau Garuda memang waktu itu sudah dijadwalkan RUPSLB karena performance-nya waktu itu kurang baik, beberapa pemegang saham minoritas mengusulkan adanya RUPS luar biasa," kata Rini di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (1/12/2014).
Rini mengatakan, direksi Telkom sedang dalam kajian menyeluruh, sedangkan direksi Perum Bulog ada yang sudah masuk jadwal pensiun.
"Tapi untuk operasional ini Bulog akan di-assess menyeluruh. Kami ingin melihat Bulog mendukung dan mensejahterakan petani dengan optimisalisasikan keberadaan Bulog. Jadi Bulog bisa jadi pembeli akhir untuk produk petani, enggak cuma beras, tapi jagung, cabai dan bawang," ujarnya.
Menurut Rini, perombakan ini juga bisa dilakukan terhadap komisaris BUMN. "Nantinya bisa juga demikian," kata Rini.
Halaman 2 dari 6
