INFID Desak RI & CGI Tak Pakai Analisis Ekonomi IMF lagi

Jakarta - INFID merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia dan anggota CGI untuk tidak lagi memakai analisis ekonomi dari IMF untuk menilai performace dan prospek perekonomian Indonesia. Selanjutnya pemerintah dan CGI perlu memformulasikan analisis dan indikator ekonomi baru serta program pembangunan untuk pengembangan perekonomian Indonesia.Demikian salah satu rekomendasi INFID yang disampaikan direktur Eksekutifnya Ivan A Hadar saat menyampaikan penjelasannya di depan sidang CGI di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (20/1/2005).INFID juga merekomendasikan kepada CGI, IMF dan Bank Dunia agar dapat mengimplementasikan kebijakan dan program yang sudah disepakati sebagai bagian dari kerjasamanya dengan pemerintah. Selain itu tujuan CGI seharusnya juga bisa sejalan dengan tujuan dan target program Millenium Development Goal (MDG) yakni untuk meningkatkan kesejahtaraan rakyat. "INFID juga meminta pemerintah adn negara-negara anggota CGI untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi termasuk melakukan penilaian atas dampak sosial, lingkungan dan juga ekonomi atas hibah dan pinjaman yang diberikan CGI, apakah benar-benar telah memberikan keuntungan bagi rakyat miskin," papar Ivan A Hadar. Dalam forum CGI kali in INFID juga kembali menekankan, semestinya jalan yang ditempuh dari negara-negara donor bukanlah memberi utang baru melainkan pengurangan atau moratorium. Dengan jalan pengurangan utang dan moratorium, maka pemerintah Indonesia bisa melakukan upaya-upaya untuk mengatasi dampak bencana gempa dan tsunami dai Aceh termasuk menekan angka kemiskinan seperti yang diamanatkan dalam program MDG. INFID menilai, pengurangan atau moratorium utang merupakan langkah penting karena utang pemerintah sudah sangat besar. Tercatat utang pemerintah Indonesia kepada Bank Dunia mencapai US$ 130,8 miliar, dan kepada negara-negara Paris Club mencapai US$ 40 miliar baik yang berupa program pinjaman non ODA (Official Development Assistance) maupun pinjaman ODA. (qom/)