Percepat Perizinan, Menhub Jonan Pulang Jam 1 Malam Tiap Hari

Jakarta - Tak ingin perizinan di kementeriannya berjalan lambat, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasisus Jonan sampai harus pulang larut malam setiap hari. Sebelum pulang ia membereskan dokumen-dokumen yang butuh tanda tangan.

"Saya harus banyak belajar soal perizinan. Jadinya saya pulang kerja jam 1 malam sampai sepi sekali sampai tidak ada orang," kata dia di depan peserta konferensi nasional pemberantasan korupsi di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (2/11/2014).

Ia mengaku, hal tersebut dilakoni setiap hari supaya semua dokumen perizinan yang masuk di meja kerjanya dapat diselesaikan pada hari yang sama.

"Banyak dokumen yang masuk yang harus saya tandatangani. Saya mau mempercepat perizinan. Kalau masuk pagi, saya usahakan keluar sore. Kalau masuk siang, besok pagi paling telat sudah bisa keluar. Banyak yang harus saya tandatangani sampai jam 1 malam," jelas dia.

Apa yang dilakukannya ini ternyata bukan bermanfaat bagi dirinya tetapi juga memotivasi para bawahannya untuk bekerja cepat dan tidak menunda-nunda pekerjaan.

"Anak-anak itu juga jadinya ikut saya. Kalau ada pekerjaan cepat diselesaikan. Nggak menunggu berbulan-bulan," tegas dia.

Dalam paparannya tersebut, Jonan juga sempat menyinggung upaya pencegahan korupsi yang dilakukan di Kementerian Perhubungan. Cara yang dilakukan adalah dengan mewajibkan pegawai di kementeriannya menggunakan akun email instansi dengan domain @dephub.go.id.

Dengan penyeragaman ini, lanjut dia, maka aktivitas pejabat di kementeriannya akan lebih transparan dan mudah diawasi.

"Kalau ada pejabat tinggi emailnya Yahoo atau Gmail itu pasti administrasi berantakan," kata dia dalam kesempatan tersebut.

Dijelaskannya, penggunaan akun email yang seragam ini dapat mempermudah pihaknya dalam melakukan pengawasan apa bila ada komunikasi yang mencurigakan.

Kemudian, lanjut dia adalah penerapan e-procurement dalam hal penyediaan barang atau jasa. E-procurement adalah transaksi jual beli barang atau jasa melalui internet.

Jonan mengakui hal tersebut sudah diterapkan di kementeriannya. Sehingga setiap transaksi penyediaan atau pengadaan barang dan jasa tercatat dan terawasi dengan transparan.

Untuk mendukung hal tersebut, ia mengatakan pihaknya telah mengitegrasikan website resmi di internal kementeriannya sehingga mudah diakses dan diawasi oleh masyarakat.

"Tadinya web masing-masing direktorat itu terpisah-pisah. Sekarang jadi satu di dephub.go.id. Per hari ini website kami sudah aktif. Kalau email dan web tidak ada, e-procurement itu setengah-setengah," pungkasnya.

(dna/ang)