Laporan Menko Indroyono ke Jokowi: Kami Bisa Hemat Rp 16 Triliun

Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo melaporkan rencana penghematan anggaran di kementeriannya dan kementerian di bawah koordinasi Kemenko Maritim untuk tahun 2015.

Sebagai langkah awal, dirinya akan mengeluarkan kebijakan moratorium atau menghentikan sementara pembangunan gedung baru dan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kementerian di bawah Menko Maritim adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Mengenai reformasi birokrasi, saya akan melakukan pengawasan semaksimal mungkin moratorium gedung dan pegawai. Itu harus diutamakan," kata Indroyono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Turunan dari moratorium ini, lanjut Indroyono, adalah mendorong pegawai agar lebih banyak terjun ke lapangan daripada tinggal di kantor. Tidak hanya itu, jika ada tambahan pegawai baru dia meminta benar-benar yang berkinerja optimal.

"Saya Menko Kemaritiman, kantornya itu saja (Gedung BPPT), nggak bikin baru. Tinggal renovasi sedikit saja. Pegawainya kecil saja, asal bisa word, power point, excel, bisa internet, bisa teleconference, dan video conference. Itu sudah cukup," jelasnya.

Penghematan di Kemenko Maritim dan kementerian di bawahnya, kata Indroyono, bisa mencapai Rp 16 triliun untuk tahun anggaran 2015.

"Jadi dari sana diharapkan kami bisa hemat Rp 16 triliun dari penghematan kebirokrasian ini. Saya kira ini bagus," ungkapnya.

(feb/hds)