.webp)
Kementerian Tenaga Kerja memberikan 14 penghargaan terkait Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) terbaik 2014 kepada Pemerintah Provinsi yang dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bidang ketenagakerjaan.
Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Utama pertama berhasil diraih Kepulauan Riau (IPK 69,55), kedua diraih DKI Jakarta (IPK 64,00), dan terbaik ketiga Kalimantan Tengah (IPK 63,60) sedangkan di urutan keempat DI Yogyakarta (IPK 63,36) dan Bali (IPK 63,26) di urutan kelima.
Menteri Ketenagakerjaan Muh Hanif Dhakiri mengatakan penilaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan acuan dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di daerah, bahan evaluasi kebijakan dan program ketenagakerjaan daerah serta sarana pemicu agar melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan secara optimal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hanif mengatakan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan sektor ketenagakerjaan di Indonesia, pemerintah daerah dan instansi pembina sektor terkait diwajibkan menyusun perencanaan tenaga Kerja sebagai dasar penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang berkesinambungan untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJMD) dan RPJM Nasional.
Indeks pembangunan ketenagakerjaan Tahun 2014 sebesar 55,50. Indeks pembangunan ketenagakerjaan Tahun 2014 lebih rendah dibanding tahun 2013, yang mencapai 56,31.
Penyebabnya karena meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu dan lain sebagainya.
TPT dari 6,13 pada Tahun 2012 meningkat menjadi 6,17 pada tahun 2013, penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu dari 34,92 juta menjadi 37,74 juta pada periode yang sama.
Hanif menjelaskan bahwa penurunan disebabkan oleh sub Indikator dan nilai bobot dari setiap indikator serta menurunnya beberapa sub indikator pada 2013.
"Indikator dan subindikator yang berubah sehingga produktivitas berubah, ke depan harus digenjot lagi karena tantangan di luar lebih besar sehingga percepatan diperlukan di semua lini sektor indikator dari indeks itu," kata Hanif.
Ia menjelaskan, untuk menaikkan kembali indeks Pembangunan Ketenagakerjaan pada 2015 dengan menggenjot kembali produktivitas agar dapat bersaing sehingga percepatan di semua lini sektor dapat naik.
"Segi penurunannya tidak terlalu signifikan karena ada penambahan subindikator dalam memberikan penilaian," katanya
Hanif menjelaskan, dengan menurunnya indeks pembangunan ketenagakerjaan sangat berpengaruh pada daya saing oleh karena itu indikator yang menjadi dasar indeks ketenagakerjaan. Hal itu menjadi catatan karena secara keseluruhannya adalah produktivitas harus di genjot dan dinaikkan lagi.
