Menteri Susi: Saya Tak Terbiasa Dengan Birokrasi

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menceritakan pengalaman saat pertama kali ditunjuk sebagai menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebagai seseorang yang berlatar belakang pengusaha, Susi mengaku kaget dan tidak terbiasa hidup dengan sistem birokrasi.

"2 minggu pertama saya bekerja di kantor mencoba mencari kesamaan pikir dan langkah apa yang saya lakukan karena jujur saja, saya di dunia birokrat baru. Saya ini tipe need to fly dan tidak terbiasa dengan birokrasi," ungkap kata Susi yang mengenakan pakaian serba ungu itu saat puncak acara 'Hari Anti Korupsi' di Gedung Mina Bahari III, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Acara ini dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I KKP, para pegawai KKP, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang Pencegahan Zulkarnain.

Selama 2 minggu berkantor di KKP, Susi mencoba melakukan gebrakan yang awalnya hanya bersifat coba-coba di bidang kelautan dan perikanan. Namun ia juga melihat banyak sistem birokrasi di KKP yang harus direvisi.

"2 minggu saya banyak di kantor dan membuat policy dan menerapkan satu aturan yang membuat kita comply (patuh)," imbuhnya.

Saat pertama kali bekerja, Susi menyebutkan sudah mengeluarkan 3 kebijakan yaitu transparansi data, moratorium perizinan kapal dan pelarangan bongkar muat ikan di tengah laut. Cara itu dilakukan untuk menekan praktik pencurian ikan (illegal fishing) yang marak terjadi di laut Indonesia.

"Betul policy yang saya buat tidak menggembirakan beberapa pihak, ada beberapa pihak yang tidak suka dan terganggu bisnisnya," paparnya.

Dari kebijakannya yang dibuat ternyata mendapatkan respect positif dari masyarakat. Banyak ribuan pesan singkat yang dikirimkan masyarakat mengucapkan terima kasih karena harga ikan kini sudah murah dan pasokan cukup banyak. Lalu Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyampaikan sektor perikanan menyumbang deflasi di neraca perdagangan November 2014.

"Sebelumnya tidak banyak yang tahu karena selama ini kita hanya memunggungi laut. Tanpa aturan moratorium dan pelarangan transhipment saya tidak dapat memulai membenahi sektor perikanan Indonesia," tegasnya.

(wij/hen)