CGI Sepakati Pledge Khusus Aceh US$ 1,7 Miliar

Jakarta - Sidang ke-14 forum Consultative Groups on Indonesia (CGI) menyepakati adanya komitmen bantuan tanggap darurat, rehabiltasi dan rekonstruksi Aceh-Sumut pada tahun 2005 sebesar US$ 1,7 miliar yang terdiri dari hibah sebesar US$ 1,2 miliar dan pinjaman lunak US$ 500 juta.Demikian disampaikan oleh Menko Perekonomian Aburizal Bakrie saat jumpa pers penutupan sidang CGI didampingi Menkeu Jusuf Anwar, Menneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani dan juga lembaga donor seperti Bank Dunia, ADB, IMF dan juga dubes Jepang di Gedung Bank Indonesia, Jl MH Thamrin, Jakarta, Kamis (20/1/2004).Disebutkan oleh Aburizal Bakrie untuk bantuan ke Aceh yang berupa pinjaman lunak ini dipastikan bunganya akan mendekati 0 persen dengan masa tenggang (grace period) dan pengembalian (maturity) yang panjang.Sementara itu Menneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani menyebutkan bahwa banyak negara kreditur yang belum bisa memastikan berapa komitmen yang bisa diberikan untuk membantu Aceh-Sumut. Mereka menjanjikan dalam waktu dekat akan segera memberikan komitmen."Memang banyak negara donor menyatakan masih akan menunggu perencanaan yang akan dilakukan pemerintah sehubungan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Sumut karena yang saat ini bisa kita sampaikan baru penilain atas kerusakan (demage assessment). Kita berharap dalam waktu 1-2 bulan ini perencanaan program akan selesai," tegas Sri Mulyani.Dalam kesempatan itu terungkap bahwa 3 kreditur terbesar yakni Jepang, Bank Dunia dan ADB memberikan komitmen bantuan untuk Aceh-Sumut mencapai US$ 438 juta dengan perincian Jepang US$ 177 juta, Bank Dunia US$ 125 juta dan ADB US$ 136 juta."Angka ini belum termasuk yang akan diberikan oleh Australia yang nilainya hampir sama dengan ketiga kreditur. Australia akan memberikan bantuan US$ 131 juta atau setara dengan 162 juta dolar Australia," timpal Menko Perekonomian Aburizal Bakrie. Lewat LSMSementara itu disela-sela sidang CGI Staf Khusus Menko Perekonomian Muhammad Ikhsan menyebutkan nantinya bantuan ke Aceh akan banyak disalurkan lewat LSM. "Tadi banyak negara donor yang akan memberikan bantuan langsung lewat LSM. Mungkin jumlahnya bisa lebih besar dibandingkan yang akan lewat pemerintah," ungkapnya.Meski demikian, sejauh ini mekanisme penyaluran dan juga akuntabilitasnya masih diperdebatkan. "Kalau kita sih meminta kepada LSM yang benar-benar baik untuk segera mengajukan proposal ke masing-masing donor," jelas M Ikhsan.Ikhsan yang juga Direktur LPEM UI ini menjelaskan bahwa meski bantuan dari kreditur berupa hibah tetap saja ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah seperti aspek penegakan hukum, penanggulangan illegal logging dan lainnya."Yah contohnya saja hibah yang diberikan oleh ADB, mereka meminta pemerintah membuat PP tentang privatisasi 15 BUMN kecil-kecil. Jadi yang mereka tuntut adalah aturan mainnya bukan BUMN mana yang mesti dijual," kata Ikhsan. (san/)