Ini Hasil Rapat Kadin yang Akan Diserahkan ke Jokowi

Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun Indonesia 5 tahun ke depan. Intinya, pengusaha nasional ingin lebih banyak dilibatkan dalam pembangunan ataupun pengambilan kebijakan.

Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, ada beberapa sektor pembangunan yang dibahas bersama para pengusaha dan pengurus Kadin pusat dan daerah. ‎Sektor-sektor tersebut di antaranya maritim, pangan, infrastruktur, energi, hingga pariwisata.

"Kita mengimbau ada kebijakan yang lebih mementingkan percepatan realisasi dari program-program pemerintah," kata Suryo usai penutupan Rapimnas Kadin di Hotel Pullman, Jalan S Parman, Jakarta, Selasa (9/12/2014).

Suryo mengatakan, salah satu yang paling krusial yang bakal direkomendasikan pada Jokowi adalah terkait pembangunan sektor kemaritiman. Sejalan dengan program maritim Jokowi, investasi di bidang maritim tak hanya soal investasi fisik, melainkan pembangunan sumber daya manusia.

‎"Menurut hemat saya, perlu ada sistem pendidikan di bidang maritim apakah sekolah kejuruan atau universitas. Juga kita harus memberikan kelonggaran masuknya expert asing. Di sini bisa terjadi transfer of technology‎," paparnya.

Selain itu, isu mengenai biaya logistik juga perlu diselesaikan segera. Suryo mengatakan, percepatan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan dalam waktu dekat sehingga biaya logistik bisa ditekan.

Lebih lanjut, menurut Suryo, Kadin mengharapkan pemerintah memberikan ruang lebih besar bagi pengusaha nasional untuk berkontribusi dalam pembangunan. Asalkan pemerintah bisa memberikan kemudahan pada kalangan dunia usaha nasional seperti perizinan, kemudahan pajak, dan insentif lainnya.

"Kita harus bisa lebih berperan. Kalau nggak, nanti asing yang berperan," tegasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan hal senada. Baginya sebagai pengusaha, pemerintah diharapkan membangun koordinasi yang lebih baik lagi dengan kalangan dunia usaha terutama dalam pengambilan kebijakan.

"Kalau pemerintah membuat satu kebijakan, yang memang itu berpotensi punya dampak, perlu melibatkan Kadin. Supaya sudut pandang dari penyusunan kebijakan itu sudut pandang pengusaha, bukan birokrasi," terangnya. ‎

Rapimnas yang dihadiri dari ratusan pengusaha Kadin pusat dan daerah ini diselenggarakan sejak 3 hari lalu. Hadir pula sejumlah menteri sebagai pembicara. Hasil rekomendasi dari rapimnas ini akan disusun dan diserahkan ke Presiden Jokowi untuk ditindaklanjuti.

(zul/hds)