Resmikan Pengadilan Perikanan, Menteri Susi: Selama Ini Terdengar Samar-samar

Ambon -

Hari ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meresmikan operasional perdana Pengadilan Perikanan, di Pengadilan Negeri Ambon, Maluku. Keberadaan pengadilan perikanan selama ini tak populer di masyarakat.

"Selama ini pengadilan perikanan terdengar samar-samar, belum begitu efektif karena banyak masyarakat belum tahu," ungkap Susi yang menggunakan pakaian serba hitam dan syal berwarna merah itu di Pengadilan Negeri Ambon, Jalan Sultan Khairun, Ambon, Kamis (11/12/2014).

Susi berharap dengan terbentuknya Pengadilan Perikanan Ambon, segala bentuk kejahatan terutama pelaku pencurian ikan bisa ditindak tegas. Hal itu karena besarnya kerugian yang diderita negara dari maraknya praktik pencurian ikan (illegal fishing) di laut Indonesia.

Susi memperkirakan per tahun nilai kerugian negara akibat illegal fishing mencapai Rp 300 triliun. Nilai itu belum termasuk kerugian lain seperti alokasi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tidak tepat sasaran, kerusakan laut dan lainnya.

"Kapal pencuri ikan yang banyak tertangkap tidak bebas begitu saja. Saya harap penegakan peradilan harus dilakukan agar masyarakat kita tahu berapa nilai kerugian yang diderita negara," katanya.

Peresmian Pengadilan Perikanan, Pengadilan Negeri Ambon molor dari jadwal. Seharusnya peresmian dilakukan pada pukul 10.00 WIT namun baru dilaksanakan pada pukul 13.15 WIT. Hal itu disebabkan karena keterlambatan kedatangan Susi di Bandara Pattimura, Ambon.

Susi hadir tidak sendiri dalam acara ini, ada Gubernur Maluku Said Assagaff, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Asep Burhanudin, dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP Gellwyn Yusuf.

Selain peresmian Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Ambon, secara simbolis Susi juga meresmikan dua Pengadilan Perikanan lain yaitu di Sorong (Papua Barat) dan Merauke (Papua).

Pembentukan lembaga Pengadilan Perikanan Ambon, Sorong dan Merauke berdasarkan Perpres No. 6/2014 pada tanggal 6 Februari 2014. Dijelaskan dalam aturan itu segala pembiayaan atas terbentuknya satuan kerja termasuk di dalamnya sumber daya manusia baik biaya operasional dan non operasional termasuk pembangunan fisik menjadi tanggung jawab oleh Mahkamah Agung (MA).

(wij/hen)