Direksi di 20 BUMN Ini akan Dipilih Jokowi

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah merombak jajaran direksi di beberapa perusahaan pelat merah. Setiap perombakan direksi BUMN kini melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, selama ini presiden dilibatkan untuk pemilihan BUMN-BUMN strategis saja, seperti PT Pertamina (Persero) atau PT PLN (Persero). Namun kini, beberapa BUMN lain juga akan direksinya akan dipilih presiden.

"Ada 20 BUMN strategis perlu proses detil. Dalam arti harus ke Setkab (Sekretaris Kabinet). Konsultasi dilakukan ke Presiden dan menteri teknis," kata Rini di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2014).

Presiden sendiri berperan sebagai Ketua Tim Penilai Akhir (TPA) yang menentukan posisi direksi BUMN strategis. Di bawah kendali Rini, peran presiden diperluas.

Setiap pemilihan direksi di 20 BUMN ini akan melibatkan peran Jokowi. Namun sayang Rini tidak merinci 20 BUMN tersebut, ia hanya menyebut dua di antaranya yaitu PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Angkasa Pura (AP).

"Misal Telkom, meski nggak masuk BUMN strategis, tapi tetap perlu konsultasi ke Rudiantara (Menkominfo) dan bapak Presiden," jelasnya.

Rini juga berencana mengkaji ulang standar gaji direksi perusahaan pelat merah. Selama ini, gaji bos-bos BUMN yang tertinggi tidak melebihi gaji gubernur Bank Indonesia (BI).

Gaji tertinggi bos BUMN saat ini dipegang oleh BUMN besar seperti PT Pertamina (Persero). Seorang Dirut Pertamina bisa gajian sekitar Rp 190 jutaan setiap bulan.

"Memang ada kesepakatan tak tertulis, nggak bisa di atas Gubernur BI. Jadi kita akan lihat. Itu memang harus selalu kita review," terangnya.

Standar penghasilan tinggi tersebut sangat diperlukan. Apalagi BUMN akan didorong untuk masuk ke pasar regional dan global.

"BUMN harus berkompetisi secara internasional. Harus berkiprah secara positif di pasar internasional. Kalau kita hanya bayar segini. Kita nggak bisa berkiprah," ujarnya.

Buka Peluang Orang Asing Jadi Bos BUMN

Rini membuka pintu kepada profesional asing untuk menduduki posisi direksi hingga direktur utama pada perusahaan pelat merah. Alasannya ia ingin BUMN dipimpin oleh orang profesional yang kompeten.

"Bisa saja CEO dari asing. Direktur diambil karena kemampuan," kata Rini.

Meski memberi peluang kepada profesional asing, Rini tetap memprioritaskan profesional lokal untuk menduduki posisi direksi BUMN. Baik profesional lokal maupun asing, Rini menyebut mereka harus mampu membawa BUMN untuk bermain dan bersaing di kancah regional hingga global.

"Saya katakan semen. Ke depan, kita aktif trading semen ke luar negeri. Semen Indonesia ada di Vietnam, kita lihat Myanmar dan Laos. Itu yang paling utama. Tapi kita lemah di trading," ujarnya.

Untuk seleksi direksi, Kementerian BUMN akan menaikkan standar fit and proper test. Kementerian BUMN memasukkan standar global untuk penetapan bos-bos perusahaan pelat merah.

Tidak hanya itu, Kementerian BUMN berencana menafaatkan job hunter untuk memburu profesional handal yang bekerja di dalam dan luar negeri.

"Soalnya saya tambahkan global standar. Dulu pakai standar BUMN, saya minta standar global. Karena kita akan compete negara ASEAN karena pasar terbuka di 2015. Itu keharusan untuk CEO atau direksi punya standar yang tinggi," ujarnya.

(feb/ang)