Gedung kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal dilego. Jumlah karyawan yang sedikit dianggap tidak efisien untuk memakai gedung setinggi 22 lantai itu.
Menteri BUMN Rini Soemarno kemarin bilang, jumlah karyawan Kementerian BUMN hanya 250 orang dan diperkirakan cukup berkantor di tiga sampai empat lantai saja. Dengan demikian, akan ada efisiensi dalam anggaran pemerintah.
"Kalau masalah penjualan (gedung) itu menurut saya cara berpikirnya terbalik. Seharusnya Menteri BUMN itu cara berpikirnya kreatif. Kalau menjual hanya menjual seperti itu, jangan-jangan sebentar lagi BUMN mau dijualin. Ini saya kira sangat berbahaya," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masa tidak bisa melakukan efisiensi terhadap gedung 22 lantai? Kalau perlu BUMN lain berkantor di gedung itu. Gedung lain bisa disewakan. Ini saya kira cara berpikir yang aneh. Jadi kami sangat tidak setuju apabila itu dijual, apalagi ke pihak non pemerintah," ujarnya.
Ia pun mewanti-wanti Rini untuk tidak melakukan kesalahan pemerintah masa lalu, yang pernah menjual BUMN. Menurutnya, BUMN adalah aset negara yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
"Jadi BUMN ini sangat penting, dan BUMN ini bisa sangat untung. Lihat saja BUMN di Singapura, Rusia, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, itu semua sangat efisien," ujarnya.
Rini kemarin sudah mengumumkan rencana penjualan kantornya itu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi salah satu pihak yang sudah ditawarkan selain Otoritas Jasa Keuangan.
Gedung tersebut sebelumnya milik PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang dijual ke Kementerian BUMN pada tahun 2007 masanya Menteri BUMN Sofyan Djalil.
(ang/dnl)











































