Daripada Dijual, Kantor Kementerian Bisa Disewa oleh BUMN

Jakarta - Saat ini masih banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak punya gedung sendiri, sehingga harus menyewa ruangan kantor. Para perusahaan pelat merah ini sebaiknya berkantor di Gedung Kementerian BUMN.

Menteri BUMN Rini Soemarno sudah punya wacana menjual kantor Kementerian BUMN dengan alasan efisiensi. Pasalnya, jumlah karyawan Kementerian BUMN yang hanya 250 orang terlalu sedikit untuk menempati kantor 22 lantai.

Jumlah karyawan sebanyak itu, menurut Rini, bisa berkantor di gedung yang lebih kecil dengan tiga atau empat lantai saja. Atas alasan ini maka muncul wacana untuk menjual gedung yang pernah dimiliki PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tersebut.

Pengamat BUMN sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu, mengusulkan, jika memang banyak lantai kosong tersedia di Kantor Kementerian BUMN sebaiknya disewakan saja kepada perusahaan pelat merah yang tidak punya kantor di Jakarta.

Hal ini bisa menjadi sinergi antara pemerintah dengan BUMN sehingga tak perlu lagi menyewa gedung swasta. Apalagi uang sewanya bisa lebih murah karena transaksinya seperti kerjasama orang tua dan anak.

"Kalau memang kelebihan, agar efesien sebaiknya disewakan saja ke BUMN yang juga banyak menyewa kantor di berbagai tempat di Jakarta. Bukan dijual," ujarnya kepada detikFinance, Selasa (16/12/2014).

Said mengatakan, dulu pemerintah sudah berusaha sekuat tenaga untuk bisa membeli gedung tersebut dari Garuda supaya tidak jatuh ke tangan swasta. Garuda pun bisa selamat dari kebangkrutan setelah menjual gedung tersebut ke pemerintah.

"Intinya pemerintah sebelumnya sudah menyelamatkan aset strategis negara yang dimiliki oleh Garuda saat itu. Kenapa justru sekarang mau dijual?" Tanya Said.

Rini mengaku penjualan gedung ini masih wacana. Meski demikian, sudah ada beberapa pihak yang ditawarkan dan mengaku berminat, salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahok berminat membeli gedung yang berada di lingkaran satu Istana Negara ini dan menyulapnya menjadi mal rakyat. Nanti, mal itu isinya para pedagang kaki lima (PKL) Jakarta.

(ang/dnl)