Papua Bakal Jadi Lumbung Pangan dan Energi RI

Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tengah mencanangkan program 'Papua sebagai Lumbung Pangan Nasional'. Potensi alam di Papua yang luar biasa bisa menjadi salah satu sumber utama pangan Indonesia.

Demikian dikutip dari siaran tertulis kementerian yang diterima, Jumat (19/12/2014). "Potensi alam di sana (Papua) sangat bagus untuk komoditas seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, sagu, ubi, sayur, dan buah-buahan. Sehingga sangat layak dijadikan industri komoditas," ungkap Marwan Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Menurut Marwan, program tersebut dilakukan untuk meningkatkan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) di wilayah Papua. Sebab, meskipun laju pertumbuhan ekonomi Papua selama ini meningkat hingga 9,6%, tetapi sangat minim menyumbang PDB nasional.

"Peranan wilayah Papua dalam pembentukan PDB secara nasional mengalami penurunan dari 2% pada 2009, saat ini menjadi 1,6%," terangnya.

Selain akan dijadikan lumbung pangan, lanjut Marwan, pemerintah juga akan mendorong agar dilakukan pengembangan peternakan dan tanaman non-pangan, seperti tebu, karet, dan kelapa sawit. Dia menambahkan, pihaknya juga akan melakukan percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim melalui pengembangan pariwisata bahari.

"Di Papua banyak tempat wisata indah yang sangat dijamin keaslian alamnya. Seperti Teluk Cendrawasih, Raja Ampat, (Danau) Sentani, (Danau) Paniai, dan beberapa lainnya. Itu kan kekayaan alam yang harus terus dijaga dan dirawat untuk mendorong lebih banyak banyak lagi wisatawan," paparnya.

Selain itu, tambah Marwan, Papua juga termasuk wilayah yang akan dijadikan lumbung energi di Kawasan Timur Indonesia. "Melalui pengembangan minyak, gas bumi, dan tembaga yang merupakan potensi alam di Papua," sebutnya.

"Melalui program ini diharapkan pada 2019 nanti Papua mengalami pertumbuhan ekonomi. Target kita rata-rata di 2 provinsi wilayah Papua bisa mencapai 15,8-18,6%," imbuhnya.

Marwan juga menegaskan, program yang menjadi bagian dari proses pembangunan Papua itu diharapkan lebih melibatkan masyarakat. "Kita ingin semua lapisan masyarakat di sana terlibat, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh semua warga Papua," ujar Marwan.

Dengan begitu, menurut Marwan, ketimpangan pendapatan antar golongan atau rasio gini masyarakat Papua yang belakangan mengalami kenaikan dapat ditekan.

"Gini ratio di wilayah Papua cenderung meningkat dari tahun ke tahun, hingga 2013 lalu kesenjangan antar golongan di Provinsi Papua Barat sebesar 0,431 sedangkan di Provinsi Papua 0,442. Ini tentu lebih tinggi dari gini ratio nasional yang 0,413," urainya.

(mkl/hds)